Moda Transportasi Wajib Terhubung demi Biaya Perjalanan Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengatakan setiap moda transportasi perlu terhubung. Tujuannya agar biaya transportasi masyarakat menjadi lebih efisien.

Terintegrasinya moda transportasi tadi pun digadang mampu mempermudah perjalanan masyarakat. Hal ini yang jadi perhatian salah satu direktorat terbaru di Kemenhub.

"Integrasi transportasi bertujuan untuk menciptakan transportasi yang terintegrasi secara lancar, sehingga terjadi efisiensi biaya, kecepatan, ketepatan, kemudahan dan kenyamanan. Kami memastikan bagaimana antar wilayah terhubung, antara first mile dengan last mile terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Risal dalam diskusi media di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025).

Dia telah mematok sejumlah target pengembangan integrasi transportasi dalam periode 2025-2029. Yakni, meliputi 10 kawasan metropolitan, 9 wilayah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP), 5 Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), dan 10 Daerah Pariwisata Prioritas (DPP), termasuk pengembangan 13 stasiun kereta api dan tiga terminal. Konsep integrasi layanan transportasi tidak hanya integrasi fisik saja, melainkan integrasi tarif, integrasi operasional, integrasi informasi, serta integrasi kebijakan. 

Pada sektor transportasi darat, sebanyak 17 layanan angkutan perkotaan di 13 kawasan perkotaan telah terintegrasi dengan simpul stasiun kereta api, antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Palembang, Bandung Raya, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. 

Layanan transportasi umum berbasis jalan ini telah melayani stasiun kereta api (KA) perkotaan seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) dan Kereta Commuterline serta stasiun KA antarkota.

"Koordinasi kami terutama dalam hal kebijakan untuk memastikan tingkat layanan yang sama baiknya bagi penumpang angkutan umum. Seperti layanan Teman Bus yang sudah diupayakan terintegrasi dari first mile hingga last mile," kata Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan.

Terhubungnya moda transportasi jadi salah satu tantangan tersendiri di negara kepulauan seperti Indonesia. Untuk itu, harapannya, ada integrasi antarmoda dari satu titik ke titik lainnya.

"Integrasi ini diperlukan karena di Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat jarang terjadi satu layanan transportasi mampu mengakomodir perjalanan dari satu tempat ke tujuan. Untuk itu, integrasi transportasi diharapkan tidak hanya mengakomodasi satu layanan, namun juga antarmoda," papar Toni. 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar memaparkan, pengembangan integrasi fisik pada bidang perkeretaapian bertujuan mencapai kondisi ideal.

"Jika sebelum adanya konsep TOD area pemukiman, pedestrian, area bisnis dan transportasi umum terpisah, maka setelah konsep TOD diterapkan diharapkan semua terhubung sehingga mudah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bergerak," sebut Arif. 

Biaya transportasi yang dikeluarkan warga di aglomerasi Jabodetabek cukup besar. Ternyata, biaya yang dikeluarkan warga Bekasi menjadi yang paling tinggi, mencapai Rp 1,91 juta per bulan.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut biaya yang dikeluarkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada biaya tambahan lain selain transportasi publik yang menyumbang cukup besar.

"Orang ke kantor tuh masih harus naik ojek, atau naik apa, menuju ke public transport-nya, dari public transport, kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500. Kalau kayak gitu, itu yang kita perbaiki," ucap Risal usai diskusi media di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Warga Bekasi Paling Mahal

Lantas, berapa sebetulnya biaya transportasi warga di kawasan Jabodetabek? Berikut hitungannya. Data yang dipaparkan Risal menunjukkan angka yang beragam. Namun, porsinya masih lebih tinggi dari angka ideal menurut Bank Dunia sebesar 10 persen dari biaya hidup. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan Risal menunjukkan biaya transportasi rata-rata di kota besar mencapai 12,46 persen dari biaya hidup. Warga Bekasi merogoh kocek paling tinggi, mencapai Rp 1.918.142 per bulan. Diikuti oleh Kota Depok dengan Rp 1.802.751 per bulan.

Lalu, Kota Jakarta dengan biaya Rp 1.590.544 per bulan. Serta, Kota Bogor dengan biaya transportasi Rp 1.235.613 per bulan. Selain Jabodebek ini, biaya transportasi Kota Surabaya juga cukup tinggi dengan Rp 1.629.219 per bulan.

Risal menegaskan, persoalan first mile dan last mile yang perlu jadi perhatian. "Bagaimana tadi, first mile last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegas dia.