One Big Beautiful Bill Ala Donald Trump Bisa Hambat Investasi AS ke Indonesia, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) soal kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump segera diteken. Namun, Indonesia disebut akan terkena imbasnya, salah satunya di sektor investasi.

Aturan yang disebut One Big Beautiful Bill (BBB) akan membuka ruang potongan pajak bagi pengusaha AS menjadi permanen. Artinya, ada ruang bagi kenaikan pendapatan perusahaan AS.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memandang kebijakan yang dinilai jadi insentif buat pengusaha AS itu akan berpengaruh sedikitnya ke investasi Tanah Air.

"Imbasnya ke Indonesia nampaknya tidak terlalu besar, walaupun tetap ada imbasnya. Salah satunya, daya tarik berinvestasi di Indonesia menjadi berkurang, karena para mitradagang Amerika akan berusaha untuk merayu Amerika dengan cara berinvestasi di Amerika langsung," ungkap Ronny saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, daya tariknya ada pada sisi tarif yang mahal untuk masuk ke pasar AS, sehingga peluang memproduksi langsung di Negeri Paman Sam bisa jadi pilihan tepat. Ditambah lagi, pajaknya yang turun dan adanya insentif baru yang ditawarkan.

"Artinya, orang kaya di Amerika akan lebih memilih tetap berinvestasi di Amerika. Sehingga potensi mereka berinvestasi di Indonesia akan semakin menurun. Ditambah lagi dengan daya saing Indonesia yang semakin memburuk dalam tahun ini," bebernya.

Kemudian, Ronny juga memandang pasar AS berpotensi mengecil bagi Indonesia. Pasalnya, pengusaha-pengusaha Amerika maupun dari negara lain yang menarget pasar Amerika selama ini, kini akan berusaha untuk berinvestasi langsung di Amerika untuk memenuhi pasar Amerika.

"Dan kondisi ini berpadu dengan tekanan tarif ke Amerika yang juga lebih tinggi pascakebijakan tarif Trump," kata dia.

Namun, secara umum, imbasnya tidak terlalu besar. Alasannya, selama ini Indonesia dinilai kita terlalu berhasil menggaet investor dari Amerika. "Hanya saja, potensi untuk mendapatkan lebih banyak investasi dari orang kaya Amerika memang bertambah kecil," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kongres Amerika Serikat (AS) pada Kamis (3/7), telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tentang belanja dan pajak, yang dijuluki Donald Trump "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA).

Jadi, apa itu "One Big Beautiful Bill Act" yang akan segera disahkan Trump? "One Big Beautiful Bill Act" adalah paket kebijakan menyeluruh yang mencerminkan inti dari cara pandang pemerintahan Trump di periode keduanya:

• Pajak lebih rendah: Pada masa jabatan pertama, Trump mengesahkan Tax Cuts and Jobs Act 2017, yang menurunkan tarif pajak bagi individu dan bisnis. Namun, sebagian besar pemotongan pajak itu dirancang hanya berlaku sementara, dan dijadwalkan berakhir pada akhir 2025. Lewat "One Big Beautiful Bill Act", pemotongan pajak itu tidak lagi memiliki masa kedaluwarsa.

• Pengurangan peran pemerintah dalam layanan sosial: Pemerintah mengurangi pendanaan untuk program-program bantuan sosial, seperti Medicaid (asuransi kesehatan untuk warga berpenghasilan rendah) dan SNAP (bantuan pangan), dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan negara dan terdorong untuk bekerja atau mencari penghasilan sendiri.

• Militer yang lebih kuat: Melansir The Hill, RUU ini mengalokasikan dana sebesar USD 150 miliar untuk belanja pertahanan, yang mencakup pembangunan kapal, proyek sistem pertahanan rudal "Golden Dome", serta pengisian kembali persediaan rudal presisi dan amunisi militer AS.

• Pengawasan perbatasan yang lebih ketat: Pendanaan sebesar USD 150 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan tembok perbatasan, penegakan hukum imigrasi, dan deportasi.

• Lebih sedikit campur tangan pemerintah: "One Big Beautiful Bill Act" mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari warga dengan mencabut sejumlah insentif pajak untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik, serta merevisi atau membatalkan sebagian regulasi federal di sektor energi dan bisnis. Kebijakan ini bertujuan memberi ruang lebih besar bagi mekanisme pasar dan mengurangi keterlibatan negara dalam pengaturan ekonomi.