Payment ID Bank Indonesia Bisa Telusuri Pemakaian Bansos, Begini Respons Mensos

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Saifullah Yusuf sepakat dengan langkah Bank Indonesia menelusuri penggunaan dana bantuan sosial. Itu merujuk pada fungsi dari Payment ID yang akan diuji coba pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Perlu diketahui, Payment ID Bank Indonesia disebut akan membantu penguatan akurasi penyaluran bansos non tunai di tahap awal. Mensos Saifullah menegaskan cara ini bisa membantu penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

"Kita setuju lah pokoknya, kita ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat orangnya, tepat keluarganya, penerimanya pokoknya serba tepat, salah satunya lewat digitalisasi penyaluran bansos," ungkap Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Dia menjelaskan, telah menerjunkan tim untuk mendukung inisiatif tersebut. Kedepannya, Kemensos juga akan memperkuat penyaluran bansos dengan berbagai pihak.

Termasuk Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Bank Indonesia. Tujuannya tidak lain memastikan tepat sasaran.

"Kita dengan PPATK, kita dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) mungkin nanti dengan BI itu semua kita rancang, supaya kita bisa mengetahui profil penerima manfaat lebih jauh lewat rekening-rekening mereka," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba Payment ID, sistem identifikasi keuangan digital pada 17 Agustus 2025.

"Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, di Jakarta, Rabu 23 Juli 2025, seperti dilansir dari Antara.

Dicky menjelaskan bahwa proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan.

Apa itu Payment ID?

Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang bertujuan mengintegrasikan seluruh aktivitas pembayaran individu menggunakan kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan dalam Editors Briefing di Labuan Bajo pada Juli 2025 lalu mengatakan, Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab.

Dia menjelaskan, dengan Payment ID, semua informasi keuangan masyarakat seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (termasuk Gopay, OVO, dan lainnya), hingga pinjaman daring akan digabung dalam satu sistem. "Payment ID ini sangat powerful," ujar Dudi, dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com.

Sistem ini juga memungkinkan otoritas memantau profil keuangan seseorang secara menyeluruh: dari pendapatan, pengeluaran, utang, hingga investasi.Dalam proses pengajuan kredit, bank hanya perlu meminta persetujuan melalui ponsel. Jika disetujui, bank akan mendapatkan akses ke profil keuangan lengkap melalui BI-Payment Info.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal penerima bantuan sosial (bansos). Termasuk mengenai data puluhan ribu oenerima bansos merupakan pegawai BUMN, dokter, hingga manajer.

Saifullah menyampaikan, data profesi penerima bansos jadi temuan PPATK setelah melakukan penelusuran ke perbankan. Pihaknya pun mengaku siap menindaklanjutinya.

"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," tegas Saifullah, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Asal tahu saja, temuan PPATK mencatat ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN, 7.479 berstatus dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer. Bahkan, 60 rekening diantaranya punya saldo di atas Rp 50 juta.