Pemerintah Berhasil Bangkitkan Ekonomi, Pengusaha Muda Minta Sinergi Diperkuat

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025. Capaian ini dinilai sebagai bukti bahwa Pemerintah mampu merespons tantangan secara cepat dan efektif.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% year-on-year di kuartal II berhasil membalik prediksi sejumlah ekonom yang semula pesimistis.

"Saya membaca hampir semua ekonom memproyeksi ekonomi kita di kuartal II di bawah 5 persen. Namun, Pemerintah bisa membuktikan bahwa proyeksi itu meleset jauh," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).

Ia menilai bahwa perbaikan signifikan terlihat dari sektor belanja Pemerintah, yang sebelumnya mencatat kontraksi sebesar -2,9%, kini membaik menjadi hanya -0,33%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga meningkat tajam dari 2,12% di kuartal I menjadi 6,98% di kuartal II.

"Jika kedua sektor ini terus didorong, sudah pasti ekonomi kita akan lebih baik kuartal selanjutnya," kata Akbar.

Menurutnya, paket stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah juga berhasil mendorong konsumsi rumah tangga, yang tumbuh 2,64% setelah sebelumnya minus 4,89% di kuartal pertama. Ekspor juga melonjak hingga 10,67%.

Meski begitu, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2025 masih berada di level 4,99%. Namun Akbar tetap optimistis, mengingat percepatan pemulihan ini terjadi di tengah tekanan global yang masih tinggi.

"Capaian ini membuat dunia usaha lebih optimis. Harapan kami, Pemerintah mampu mempertahankan kinerja apiknya, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini mampu di atas 5 persen," tambahnya.

Akbar juga menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah dan pelaku usaha di tengah ketidakpastian geopolitik. Apalagi, pada Kamis (7/8/2025), Indonesia akan melanjutkan pembicaraan dagang penting dengan Amerika Serikat (AS).

Ia mendukung langkah Pemerintah dalam menegosiasikan penurunan tarif dagang yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Saat ini, tarif sebesar 19% masih dibebankan pada ekspor Indonesia, sama seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Negara lain seperti Vietnam dikenakan tarif 20%, Brunei 25%, sedangkan Myanmar dan Laos 40%.

Akbar menilai, bila tarif ini bisa diturunkan, Indonesia berpeluang besar menarik lebih banyak investasi asing.

"Dengan tarif yang lebih rendah, barang produksi dalam negeri akan lebih kompetitif di pasar global, terutama di AS," jelasnya.

Lebih lanjut, Hipmi juga mendorong Pemerintah untuk merampungkan perjanjian dagang penting seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Selain itu, Akbar meminta akses pasar nontradisional terus dibuka, termasuk negara-negara anggota BRICS yang memiliki potensi pasar lebih dari 3 miliar jiwa.

"Terakhir, saya juga mengajak rekan-rekan dunia usaha melakukan diversifikasi pasar. Dengan begitu, apa yang dilakukan Pemerintah bisa dioptimalkan dengan baik. Ini semata-mata untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya.