Pemprov DKI Jakarta Permudah Akses Riset Perpajakan, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan komitmennya dalam mendukung riset akademik di bidang perpajakan dan pendapatan daerah. Melalui peluncuran Fitur Layanan Riset Mahasiswa, Bapenda memudahkan akses data resmi bagi mahasiswa yang tengah melakukan penelitian.

Layanan Digital untuk Mahasiswa Peneliti

Inovasi terbaru dari Bapenda DKI Jakarta, Fitur Layanan Riset Mahasiswa, kini dapat diakses secara daring melalui laman resmi Bapenda DKI Jakarta. Layanan ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan riset tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda.

Layanan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 8/SE/2025 tentang Fitur Layanan Riset Secara Online. Mahasiswa hanya perlu mengisi formulir digital dan mengunggah sejumlah dokumen pendukung seperti surat permohonan dari kampus, proposal penelitian, dan salinan identitas.

Akses Data Lebih Praktis dan Efisien

Dengan sistem digital ini, mahasiswa dapat mengakses data perpajakan dan pendapatan daerah secara resmi dan terverifikasi. Setelah pengajuan dikirim, notifikasi akan muncul di layar dan juga dikirimkan ke email terdaftar sebagai konfirmasi.

Fitur pelacakan status permohonan juga disediakan di laman Bapenda DKI Jakarta. Mahasiswa cukup memasukkan kode permohonan untuk memantau proses verifikasi yang terdiri dari lima tahapan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan bahwa layanan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan tinggi.

“Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa yang tengah melakukan penelitian seputar pajak dan pendapatan daerah. Kemudahan akses data yang akurat dan resmi akan mendukung kualitas riset serta mendorong partisipasi generasi muda dalam perumusan kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.

Bapenda DKI Jakarta berharap inisiatif ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem riset yang lebih modern, inklusif, dan terintegrasi di ibu kota. Dengan memfasilitasi akses terhadap data publik secara terbuka dan aman, pemerintah daerah ingin mendorong riset berbasis data sebagai fondasi perumusan kebijakan masa depan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat transformasi digital di sektor perpajakan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengembangan dan penerapan sistem E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, *Morris Danny*, menyampaikan bahwa inovasi ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem pelaporan pajak usaha yang lebih akurat, efisien, dan transparan.

E-TRAPT: Solusi Pengawasan Pajak Tanpa Alat Fisik Tambahan

Morris Danny menjelaskan bahwa E-TRAPT merupakan perangkat lunak yang dipasang langsung pada sistem kasir atau perangkat usaha milik Wajib Pajak, tanpa memerlukan alat fisik tambahan seperti tapping box.

“Dengan E-TRAPT, data transaksi usaha akan langsung terkirim ke server Bapenda secara digital dan real-time. Ini jauh lebih praktis dibandingkan sistem lama yang mengandalkan perangkat keras tambahan,” ujar Morris dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, keunggulan E-TRAPT terletak pada kemampuannya menangkap data transaksi secara otomatis, sehingga mempermudah pelaporan sekaligus mempercepat proses evaluasi dan pengawasan kewajiban perpajakan.

Terkait mekanisme pemasangan, Morris Danny menyebutkan bahwa proses ini dilakukan oleh Tim Implementor Bapenda DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dari Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah (UP3D) dan Suku Badan.

“Namun, Wajib Pajak juga dapat secara proaktif mengajukan pemasangan E-TRAPT melalui Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) atau langsung ke Bapenda,” tambahnya.

Ia menegaskan, Tim Implementor bertugas melakukan survei lokasi, instalasi, konfigurasi sistem, hingga pemantauan berkala untuk memastikan sistem berjalan optimal di lokasi usaha.