Peran Penting Pajak di Jakarta, Bangun MRT hingga Kendalikan Banjir

Liputan6.com, Jakarta Pajak bukan sekadar kewajiban warga negara, tetapi menjadi tulang punggung pembangunan di Ibu Kota. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 70 persen pendapatan daerah berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Dana tersebut tidak hanya membiayai proyek-proyek raksasa seperti MRT, tetapi juga menopang program sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian banjir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan memiliki dampak nyata.

“Pajak adalah investasi bersama. Masyarakat membayar, pemerintah mengelola, dan hasilnya kembali lagi kepada warga dalam bentuk infrastruktur, layanan publik, serta perlindungan sosial,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/8/2025).

Pajak jadi Mesin Penggerak Pembangunan Ibu Kota

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2024, target pendapatan daerah mencapai Rp72,44 triliun. Dari jumlah itu, Rp52,39 triliun berasal dari pajak daerah—menjadikannya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.

Jenis pajak yang dikelola antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hingga Pajak Rokok dan Pajak Reklame.

Morris menjelaskan, keberhasilan menghimpun pajak sangat menentukan kelancaran berbagai proyek pembangunan.

“Tanpa pajak, kita sulit membayangkan MRT Jakarta bisa beroperasi, sekolah-sekolah direnovasi, atau rumah sakit daerah bisa menambah fasilitas. Pajak itu ibarat darah dalam tubuh kota,” katanya.

Sebagian besar dana pajak dialokasikan untuk membiayai infrastruktur perkotaan. Pemprov DKI Jakarta menggunakannya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan flyover demi mengurai kemacetan. Transportasi massal seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta juga mendapat dukungan penuh dari pos pajak.

Selain itu, revitalisasi trotoar menjadi prioritas agar mobilitas pejalan kaki lebih aman dan nyaman.

“Kita ingin Jakarta bukan hanya modern, tapi juga ramah bagi semua pengguna jalan. Itu sebabnya dana pajak diarahkan untuk membuat kota lebih manusiawi dan terintegrasi,” ujar Morris.

Tak hanya sektor transportasi, pajak juga membiayai pengelolaan sampah, pembangunan ruang terbuka hijau, dan infrastruktur drainase yang saling berkaitan dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Menopang Program Sosial dan Mengurangi Ketimpangan

Pajak tidak hanya membangun fisik kota, tetapi juga menjadi penopang program perlindungan sosial bagi warga rentan. Dana ini digunakan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Disabilitas Jakarta (KDJ), subsidi pangan murah melalui JakGrosir, hingga bantuan sewa rumah susun.

Di sektor pendidikan, pajak membiayai pembangunan dan renovasi sekolah, penyediaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta peningkatan kualitas guru. Di bidang kesehatan, pajak menopang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pengadaan fasilitas di RSUD maupun puskesmas.

“Pajak membantu kita memastikan semua warga, terutama yang kurang mampu, mendapatkan kesempatan yang sama. Ini bagian dari misi kita untuk menekan kesenjangan dan memperkuat solidaritas sosial,” jelas Morris.

Jakarta memiliki tantangan besar terkait banjir, sehingga pengendaliannya menjadi salah satu fokus penggunaan pajak. Anggaran diarahkan untuk normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan waduk, perbaikan sistem drainase, hingga pengadaan pompa air.

Selain itu, program penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau juga dibiayai oleh pajak. “Kita tidak hanya bicara soal mengatasi banjir hari ini, tapi juga menyiapkan kota agar lebih tangguh di masa depan. Lingkungan yang sehat akan membuat Jakarta lebih layak huni,” ungkap Morris.

Transformasi digital juga mendapat perhatian melalui pengembangan sistem pajak online seperti e-Trapt, yang memudahkan masyarakat membayar dan memantau kewajiban pajaknya.

“Digitalisasi membuat layanan pajak lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pembayar pajak,” Morris menegaskan.

Dengan manajemen yang transparan, pajak di Jakarta terus menjadi fondasi pembangunan. Dari MRT yang melintas di bawah tanah, jembatan yang mengurai kemacetan, bantuan sosial yang menyentuh kehidupan warga, hingga program lingkungan yang menjaga kota tetap hijau—semuanya berawal dari kepatuhan warga membayar pajak.

“Pajak membangun Jakarta, dan kita semua terlibat di dalamnya,” pungkas Morris.