Prabowo Tak Gentar Ada Jenderal 'Bekingi' Tambang Ilegal: Kami Bertindak Atas Nama Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan menindak 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Dia tak gentar meski ada jenderal-jenderal yang membekingi kegiatan penambangan yang dijalankan tak sesuai aturan tersebut.

Dia mengaku mendapat laporan ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari 1.063 tambang ilegal tadi. Meski ada pihak pejabat yang menjadi beking, dia menegaskan penindakan tetap dilakukan atas nama rakyat.

"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada proses penindakan tambang ilegal, Prabowo menyiapkan siasat. Ada strategi yang akan dijalankannya dan diperintahkan kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri.

Dia menyampaikan, TNI misalnya, perlu membawa pasukan dari kawasan yang berbeda ketika melakukan penindakan di satu lokasi tertentu. Cara ini untuk menghindari keterlibatan dari oknum dalam instansi yang sama.

"Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau (menindak) provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia. Dia telah mengantongi data ada sekitar 1.063 tambang yang beroperasi melanggar aturan.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan penindakan kebun sawit ilegal yang juga jadi perhatiannya. Parahnya lagi, ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari praktik tambang ilegal tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Untuk memperlancar niatannya itu, Prabowo meminta dukungan parlemen bahkan partai politik. Menurutnya, penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan rakyat.

Dia sebetulnya tak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat. Namun, jika ternyata dikelola oleh oknum untuk diselundupkan, maka akan ditindak tegas.

"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rilke Jeffri Huwae, menegaskan komitmennya memberantas praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia mengaku telah memahami berbagai celah yang sering dimanfaatkan para penambang ilegal di lapangan.

“Saya tahu lubang tikusnya di mana. Ada jual beli surat, saya tahu,” ujar Jeffri saat ditemui usai pelantikannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Pernyataan itu didasari pengalamannya selama bertugas di sejumlah wilayah kaya sumber daya mineral. Jeffri pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017–2019), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Maluku Utara (2019–2020), serta Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (2020–2021).