Serikat Pekerja Tolak Impor 105 Ribu Pickup India, Produk Lokal Jauh Lebih Murah

Liputan6.com, Jakarta - Rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan operasional untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN). Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan industri otomotif dalam negeri dan mengancam lapangan kerja.

Direktur Utama PT Agrinas sebelumnya menyampaikan rencana impor kendaraan niaga jenis pikap 4x4 dan truk untuk menunjang operasional Kopdes Merah Putih. Kebijakan ini disebut bertujuan menekan biaya dan menghemat anggaran hingga Rp 43 triliun, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi medan pedesaan.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan, seharusnya kebutuhan kendaraan operasional dipenuhi oleh industri dalam negeri. Di sisi lain, sektor otomotif nasional saat ini tengah menghadapi tekanan akibat turunnya pesanan. Kondisi tersebut berdampak pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pabrik.

Situasi inilah yang membuat rencana impor dinilai semakin memberatkan industri dan pekerja lokal.

KSPN menilai alasan bahwa industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan yang dibutuhkan tidak sesuai fakta.

Serikat pekerja mengacu pada pernyataan Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyebut kapasitas produksi otomotif nasional mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.

“Artinya, industri otomotif dalam negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme untuk membangun kemandirian ekonomi?” jelas Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, pemilihan kendaraan pikap 4x4 juga dinilai kurang tepat. KSPN mempertanyakan urgensi penggunaan kendaraan jenis tersebut secara menyeluruh di wilayah pedesaan.

“Apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pikap 4x4?” jelas dia.

Menurut Ristadi, selama ini mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan kendaraan pikap 4x2 produksi dalam negeri dan dinilai masih memadai.

KSPN menilai, jika memang terdapat wilayah dengan medan ekstrem, seharusnya dilakukan pemetaan kebutuhan secara rinci, bukan digeneralisasi untuk seluruh daerah.

KSPN juga mempertanyakan klaim efisiensi anggaran hingga Rp 43 triliun dari rencana impor kendaraan.

Menurut serikat pekerja, harga pikap 4x4 impor dari India justru berkisar Rp 290 juta hingga Rp 400 juta per unit. Sementara itu, kendaraan pikap produksi dalam negeri berada di kisaran Rp 170 juta hingga Rp 190 juta per unit.

“Dengan kondisi tersebut, lebih efisien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah digunakan?” tulis KSPN.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, KSPN meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan pembatalan impor kendaraan operasional Kopdes Merah Putih.

Serikat pekerja mendorong agar PT Agrinas memesan kendaraan dari industri otomotif dalam negeri yang saat ini tengah lesu akibat berkurangnya pesanan.

Langkah tersebut dinilai dapat membantu menggerakkan kembali sektor manufaktur, mencegah PHK, serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia dan pekerja dalam negeri, bukan pelaku usaha luar negeri,” tegas Ristadi.

KSPN berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak pada penguatan industri nasional dan perlindungan tenaga kerja.