Tengkulak Lenyap Lewat Koperasi Desa Merah Putih , Harga Pangan Lebih Murah?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPW IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin, menyambut positif rencana pemerintah untuk memangkas rantai pasok pangan dengan menghilangkan peran perantara seperti tengkulak atau makelar.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya yang baik untuk menekan harga pangan di tingkat konsumen.

"Kami melihat ini sebagai ikhtiar positif pemerintah untuk memangkas rantai pasok pangan," kata Miftahudin kepada Liputan6.com, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan, jika program ini dijalankan secara efektif, maka distribusi pangan bisa menjadi lebih singkat sehingga berpotensi menurunkan harga di pasar.

"Kalau dijalankan dengan efektif, program ini bisa bantu turunkan harga di pasar karena distribusi jadi lebih pendek," ujarnya.

Namun demikian, Miftahudin juga mengingatkan pentingnya pelibatan pedagang pasar dalam kebijakan ini. Ia menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan peran vital pedagang pasar sebagai bagian dari rantai distribusi pangan nasional.

"Tapi pemerintah juga harus pastikan jangan sampe distribusi ke pedagang pasar terganggu. Pedagang pasar harus dilibatkan, karena mereka bagian penting dari rantai distribusi pangan nasional," ujar Miftahudin.

Langkah pemangkasan rantai pasok ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga pangan, tetapi juga memperkuat posisi pedagang pasar dalam sistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan keberadaan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih bisa menjadi solusi untuk memangkas rantai pasok pangan dan menghilangkan middleman seperti tengkulak atau makelar.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati dari wilayah seperti Banyuwangi, Pamekasan, Jombang, dan Lamongan.

“Jadi nanti ini hilang semua, pupuk misalnya, dari pabrik pupuk langsung ke koperasi. Mau ke mana lagi makelar nggak ada lagi. Kooperasi kan udah milih orang desa itu. Jadi nggak ada lagi dipotong. Mau membeli minyak goreng atau apa, dari produsen langsung kooperasi. Nggak ada lagi tukang timbun. Nggak perlu lagi,” ujar Menko Zulkifli kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

Zulkifli menekankan koperasi desa ke depan tak hanya sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi menangani sembako seperti bahan pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok langsung dari produsen ke masyarakat, tanpa melalui tengkulak atau makelar.

“Kooperasi ini nanti akan menangani bisnis, misalnya sembako, ada kliniknya, bisa jadi agen LPG, bisa membagi bantuan pangan, menyalurkan KUR, dan lainnya. Ini akan berkembang besar, sehingga ekonomi desa berkembang dengan baik,” jelasnya.

Zulkifli juga menjelaskan koperasi tersebut adalah milik masyarakat desa, adapun terkait hubungannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal itu bisa dirumuskan dalam musyawarah desa.

“Kalau BUMDes yang maju mau jadi koperasi milik desa, silakan. Kalau tidak, BUMDes tetap, nanti koperasi bisa bikin baru. Hubungan bisnisnya tinggal dirumuskan di desa,” kata Menko Zulkifli kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk dikebut. Satgas yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan rutin rapat mulai pekan depan.

Menko Zulkifli menjelaskan percepatan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan KopDes Merah Putih akan dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat desa.

"Kan koperasi banyak bentuk, ada perorangan, ada yang kelompok, tapi ini Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang milik pemerintah desa atau milik masyarakat desa," ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Atas tujuan itu, dia menegaskan Presiden Prabowo ingin ada percepatan dalam rangka pembentukannya. Menko Zulkifli Hasan telah diminta untuk menjadi nakhoda dalam pembentukan ini.

"Saya diminta mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan satgas, sekaligus yang akan bertugas harian," tuturnya.