Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5 Persen jadi USD 427,5 Miliar pada Januari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia tercatat USD 427,5 miliar pada Januari 2025, tumbuh 5,1 persen (YoY) meningkat dibandingkan posisi ULN Desember 2024 yang tumbuh 4,2 persen (YoY).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menuturkan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik baik pemerintah dan bank sentral.

Selain itu, Ramdan menuturkan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh 5,3 persen (YoY), naik dibandingkan pertumbuhan 3,3 persen pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (17/3/2025).

Ramdan mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus dikelola secara prudent dan efisien, alokasi pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Pengelolaan ULN pemerintah yang terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga mencatat ULN swasta menurun. Pada Januari 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 194,4 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7% (yoy)). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,0 % (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta. 

Ramdan menuturkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada Januari 2025, dari 30,5% pada Desember 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata dia.

Ia menuturkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sebelumnya, Bank​ Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di area kebanksentralan. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) ditandangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur State Bank of Vietnam, Nguyen Thi Hong, dan berlaku efektif pada 7 Maret 2025 untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kesepakatan ini merupakan bagian penting dari hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam, To Lam, pada 10 Maret 2025, sekaligus menandai 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam.

"Nota Kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam kerangka kerja sama kedua bank sentral yang lebih terstruktur dan strategis di area utama tugas bank sentral, yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial dan stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan setelmen, serta inovasi digital," kata Perry, di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selanjutnya, kerja sama ini akan diimplementasikan di antaranya dalam bentuk dialog kebijakan mengenai isu strategis, pertukaran pengalaman dan pengetahuan termasuk studi/penelitan bersama, pengembangan kapasitas dan pertukaran data atau informasi.

Perry juga menyebut, bahwa MoU ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV yang telah terjalin sebelumnya dan wujud kemitraan yang semakin solid.

Gubernur Perry menekankan, kerja sama ini akan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua bank sentral dan berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun Gubernur Nguyen Thi Hong juga menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kolaborasi keuangan antara Indonesia dan Vietnam, yang menegaskan pentingnya peran strategis kedua institusi dalam menjaga ketahanan keuangan dan ekonomi.

BI dan SBV berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, kekuatan ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.