Demo Buruh Hari Ini di Depan Istana Tiba-Tiba Batal, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar demo hari ini Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi demo buruh hari ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Awalnya demo buruh hari ini di Jakarta akan digelar di dua lokasi yaitu depan Gedung DPR dan Istana Negara. Namun rencana demo hari ini di depan Istana Negara dibatalkan. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, batalnya demo hari ini di depan Istana Negara karena keterbatasan waktu buruh yang ikut dalam aksi ini. Sebab, sebagian buruh harus kembali bekerja usai menggelar aksi massa.

"Di DPR saja karena keterbatasan waktu buruh, harus masuk shift 2," kata Said Iqbal kepada Liputan6.com, Kamis (28/8/2025).

Adapun demo buruh hari ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, demo buruh hari ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh DPR, yaitu: 

• Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). '
• Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
• Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
• Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
• Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
• Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.
• Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di nasional, demo buruh akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

• Serang - Banten,
• Bandung - Jawa Barat,
• Semarang - Jawa Tengah,
• Surabaya - Jawa Timur,
• Medan - Sumatera Utara,
• Banda Aceh - Aceh,
• Batam - Kepulauan Riau,
• Bandar Lampung - Lampung,
• Banjarmasin - Kalimantan Selatan,
• Pontianak - Kalimantan Barat,
• Samarinda-Kalimantan Timur,
• Makassar - Sulawesi Selatan,
• Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal, mengatakan titik utama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB.

Bagi masyarakat yang hari ini beraktivitas di Jakarta, diharapkan tidak melintasi kawasan sekitar Gedung DPR di jam-jam itu sampai unjuk rasa selesai. Hal ini untuk mengantisipasi terjebak kemacetan panjang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, skenario rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan. Namun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama, jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum ya, diatur oleh undang-undang," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal. Namun jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan. Jadi sifatnya situasional," ujar dia.

Komarudin mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol. Sebab bisa menyebabkan kemacetan panjang dan membahayakan pengendara lain.

"Kami tentunya sangat menyayangkan ya kalau sampai massa aksi itu masuk jalan tol, apalagi sampai mengganggu aktivitas jalan ya, ini yg tentu sangat sangat disayangkan," ujar dia.