Di Balik Langkah Prabowo Bentuk Badan Otorita Pengelola Pantura

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara bertahap menjalankan komitmen untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional yakni Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa Pantau Utara Jawa (Pantura).

Ini ditunjukkan dengan melantik pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Selain itu, Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.  Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara ini bukan tanpa alasan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, badan baru dibentuk untuk pembangunan giant sea wall atau tanggul pantai utara Jawa yang telah direncanakan sejak 1990.

"Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," tutur Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

Prasetyo mengatakan, setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantau utara Jawa. Selain itu, pembentukan badan otorita dilakukan karena banjir juga kerap melanda beberapa daerah dan tak ada tanggul laut di pantai utara Jawa.

"Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Ini harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa," tutur dia.

Sebelum pembentukan badan otorita ini, Presiden Prabowo pernah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025 untuk membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, 10 Juni 2025 seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Ia mengatakan, giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

"Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih," kata Teddy.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Apalagi ia juga mendapatkan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa.

"Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujar dia pada 19 Maret 2025.

Menko AHY menekankan,  solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.

Tanggul laut raksasa tersebut akan terbentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

"Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek. Kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, Gresik, 500 km," kata Prabowo saat menghadiri Konferensi Internasional Infrastruktur di JCC Senayan Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.

Anggaran yang dibutuhkan membangun giant sea wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa sekitar USD 80 miliar atau Rp 1.301 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.268).

Prabowo mengatakan, butuh waktu sekitar 20 tahun untuk merampungkan pembangunan giant sea wall hingga pantai utara Pulau Jawa.

"Perkiraan biaya yang diperlukan 80 miliar dolar AS dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno. Perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah," kata Prabowo.

Sementara itu, untuk pembiayaan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, pemerintah mempertimbangkan memakai skema kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha..

"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," tutur Menko AHY, seperti dikutip dari Antara, Senin, 25 Agustus 2025.

AHY mengatakan, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

AHY menuturkan, sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini untuk memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

AHY menilai, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Selain itu, sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini untuk memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

Prasetyo mengatakan, struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini mewakili Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan tanggul Pantai Utara Jawa, akan berkaitan dengan investasi.

"Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri. Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lebih enam provinsi, lima provinsi sorry di pulau Jawa," tutur Prasetyo.

Prabowo menuturkan, giant sea wall merupakan proyek yang sangat vital, khususnya bagi masyarakat di pesisir Pulau Jawa. Prabowo tak ingin proyek ini segera dikerjakan dan tidak ditunda-tunda lagi.

"Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Bayangkan, sejak tahun 1995. 30 years ago kalau tidak salah ya. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak lagi penundaan. Sudah enggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera," tutur Prabowo.

Dia sudah memerintahkan jajarannya roadshow untuk memulai pembangunan giant sea wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Prabowo juga segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

"Kita akan segera mulai itu saya sudah perintahkan satu tim untuk roadshow keliling. Dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," tutur Prabowo.