Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat aksi demonstrasi cukup mengganggu kegiatan usaha nasional. Dampak demo paling terasa pada aspek distribusi barang.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie meminta ada jaminan keamanan dari pemerintah agar jalur distribusi tidak terganggu. Dia menyambut baik penertiban yang dilakukan.

"Pernyataan tegas Presiden Prabowo sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan Polri,” kata Anindya dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Dia mengungkapkan, anggota asosiasi mengeluhkan masalah akibat demo ricuh. Dalam koordinasi yang dilakukan, diungkap rantai pasok yang paling terganggu imbas demo pekan lalu.

"Para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang. Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan. Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat," ucap Anindya.

“Mereka (pengusaha) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” sambungnya.

Anindya menuturkan, memanasnya demo di Jabodetabek dan beberapa kota besar memaksa pemerintah untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH). 

"Padahal tidak semua pekerjaan bisa dislesaikan dari rumah. Ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office)," tegasnya.

Dia menuturkan, ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, juga para pengemudi ojol. 

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

"Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demo yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

Pramono menjelaskan, selain dua JPO tersebut juga terdapat CCTV serta 18 lampu lalu lintas rusak. Namun, dari 18 lampu lalu lintas rusak itu, Pramono mengklaim 17 di antaranya sudah diperbaiki.

"Tinggal satu yang belum selesai yaitu di Slipi,” kata Pramono.

Untuk perbaikan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda (Metro Jaya) untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi, kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respons," kata Pramono