Kematian Ojol Affan Kurniawan Jadi Kritik Penggunaan Anggaran Polri

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, membuka kembali perdebatan soal penggunaan anggaran Polri.

Affan yang bukan bagian dari demonstrasi justru kehilangan nyawa akibat kendaraan taktis Brimob yang menerobos kerumunan di Pejompongan, Jakarta Pusat. Video yang beredar memperlihatkan kendaraan sempat melambat, lalu kembali melaju hingga menewaskan Affan.

Kematian ini menimbulkan ironi, di tengah anggaran Polri yang terus membengkak setiap tahun, prosedur paling sederhana dalam pengendalian massa yakni menjaga keselamatan warga non-demonstran justru gagal dilakukan. Publik pun mempertanyakan efektivitas belanja ratusan triliun rupiah yang dikucurkan negara.

"Saya melihat peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi gejala dari kombinasi kelalaian prosedural, kultur kekerasan, dan tata kelola anggaran yang menyimpang," kata Achmad dikutip Liputan6.com dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Polri naik signifikan dari Rp 102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 145,6 triliun untuk 2026.

Anggaran tahun 2026 diarahkan ke program profesionalisme SDM (Rp1,2 triliun), penyelidikan (Rp 3,6 triliun), modernisasi alat utama dan sarana prasarana (Rp 52,7 triliun) serta dukungan manajemen yang mencapai Rp 73 triliun.

Selain itu, Polri meminta tambahan anggaran Rp 63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Publik mempertanyakan justifikasi tambahan itu karena porsi terbesar adalah belanja barang dan modal area yang rentan korupsi. Publik juga mencatat bahwa 46 persen sentimen publik terhadap tugas pemeliharaan ketertiban negatif.

Permintaan naiknya anggaran 37 persen dari Rp 126,6 triliun menjadi Rp 173,4 triliun tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah. Dana besar seharusnya dialihkan ke pendidikan atau bantuan sosial.

Sayangnya, transparansi penggunaan anggaran Polri minim. Program “dukungan manajemen” bernilai Rp 73 triliun tidak dijelaskan rinci. Pada saat yang sama, Polri memamerkan robot polisi seharga hampir Rp 3 miliar per unit dalam upacara HUT Bhayangkara Juli 2025 lalu," ujarnya.

Fakta di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan alokasi anggaran Polri. Dari Rp 145,6 triliun, porsi terbesar justru terserap pada belanja barang dan modal, termasuk kendaraan taktis serta program “dukungan manajemen” senilai Rp 73 triliun.

Sementara, investasi untuk pengembangan SDM dan kesejahteraan anggota masih relatif kecil. Situasi ini menimbulkan kritik keras. Banyak pihak menilai Polri lebih mementingkan citra dengan memamerkan robot polisi bernilai miliaran rupiah ketimbang membenahi prosedur pengendalian massa.

Realisasi belanja 2025 hingga pertengahan tahun baru menyentuh 48,67 persen atau Rp 69,1 triliun. Namun, Polri tetap mengajukan tambahan anggaran Rp 63,7 triliun untuk 2026.

"Realisasi belanja 2025 hingga Juni baru 48,67 persen dengan penyerapan Rp 69,1 triliun," pungkasnya.