Ketimbang Kerek Tarif Pajak, Menkeu Purbaya Diminta Lakukan Ini untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta serius dalam optimalisasi penerimaan negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak disebut bisa jadi prioritas daripada meningkatkan tarif pajak.

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, penerimaan negara perlu jadi perhatian oleh Menkeu Purbaya. "Prioritas penerimaan terletak pada kepatuhan dan basis pajak, bukan menaikkan tarif secara luas," kata Syafruddin saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/9/2025).

Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan integrasi data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga perizinan. Lalu, memperluas e-invoicing dan analitik risiko untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta lakukan audit berbasis data lintas-instansi.

"Lakukan spending review atas belanja pajak (tax expenditures) agar insentif benar-benar produktif," ucapny.

Purbaya juga diminta untuk memperkuat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lewat tata kelola sumber daya alam (SDA) dan dividen BUMN berbasis kinerja. Syafruddin juga meminta Purbaya menyiapkan penerapan bertahap agenda pajak global (BEPS 2.0) agar hak pemajakan tidak hilang.

"Rasio pajak Indonesia yang masih sekitar 10% PDB menunjukkan ruang besar untuk mengerek kepatuhan dan memperluas basis tanpa mengguncang aktivitas usaha," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Keuangan bahwa dalam menyusun kebijakan tidak boleh naif.

"Jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis," kata Menkeu Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan. Bahkan ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terjebak dalam istilah 'echo chamber' atau lingkaran diskusi yang hanya berputar pada suara internal.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat hanya bisa lahir jika kementerian terbuka terhadap beragam pandangan dari luar.

"Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenkeu sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru," ujar Purbaya.

Purbaya menilai, kebijakan yang hanya berpijak pada konsensus internal rawan kehilangan perspektif luas. Hal ini bisa menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan strategis, terutama saat menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. "Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengingatkan semua jajarannya, bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.

Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lupa dari tampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis.

"Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif," ujarnya.