KRL Impor dari China Resmi Beroperasi, Ini Respons DPR

Liputan6.com, Jakarta - PT KAI Commuter atau KAI Commuter resmi mengoperasikan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) baru jenis CLI-125 untuk melayani rute Bogor dan Cikarang. Pengoperasian perdana KRL buatan China ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna Commuter Line, khususnya di jam-jam sibuk.

Direktur Utama PT KAI Commuter, Asdo Artriviyanto menjelaskan KRL CLI-125 ini tiba di Indonesia pada 31 Januari 2025, setelah dilakukan kontrak pengadaan pada 31 Januari 2024.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik keputusan pengadaan kereta rel listrik (KRL) secara utuh dari China yang kini mulai beroperasi. Menurut dia, langkah tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan ekonomi dan industrialisasi nasional yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita bicara soal impor KRL dari China, saya harus katakan ini langkah yang sangat bertentangan dengan semangat kedaulatan ekonomi dan industri yang menjadi ruh utama dari Astacita Presiden Prabowo Subianto,” tegas Mufti dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai keputusan untuk mengimpor KRL secara completely built-up (CBU) menjadi antitesis dari arah kebijakan pemerintah yang mengedepankan produksi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi. 

Menurut Mufti, Indonesia sudah memiliki kapasitas memproduksi kereta secara mandiri melalui PT INKA, BUMN yang telah mengekspor produk ke berbagai negara antara lain Bangladesh, Filipina, Zambia, dan Malaysia.

Mufti mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan impor ini. Ia menilai ada kemungkinan manajemen PT KAI tidak memahami atau bahkan mengabaikan visi besar Presiden, terutama yang tertuang dalam dokumen Astacita terkait ekonomi berdaulat, penguatan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan impor ini telah menutup peluang kerja bagi ribuan teknisi dan pekerja dalam negeri.

"Kalau hanya asal cepat dan murah, ya sampai kapanpun kita akan jadi pasar, bukan produsen,” kata dia.

Mufti menyatakan tidak menolak solusi cepat jika memang dibutuhkan. Namun, menurut dia solusi tersebut tidak boleh mengorbankan industri nasional. Ia menyarankan agar bila mendesak, pengadaan dilakukan dalam bentuk semi knock down (SKD) atau completely knock down (CKD), sehingga proses perakitan tetap dilakukan di dalam negeri untuk memberi nilai tambah dan ruang alih teknologi.

Lebih lanjut, Mufti menyatakan akan mendorong Komisi VI DPR RI untuk memanggil Direktur Utama PT KAI serta pihak terkait guna mengklarifikasi kebijakan ini. 

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa semua pihak di bawah pemerintah berjalan searah dengan visi Presiden, bukan mengambil keputusan yang justru melemahkan kemandirian industri nasional.

“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, saya tegas: hentikan pola-pola seperti ini. Jangan korbankan industri nasional demi kepraktisan jangka pendek. Indonesia bisa, dan harus percaya pada kemampuan bangsanya sendiri,” pungkas Mufti.