Mega Demo Buruh Kamis 28 Agustus 2025, Ini Titik Pusat Aksi dan Waktuya

Liputan6.com, Jakarta Aksi demo buruh akan kembali digelar. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar Demo Buruh 28 Agustus 2025, memusatkan aksinya di Gedung DPR. Gerakan ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyoroti isu-isu krusial terkait kesejahteraan pekerja.

Demo buruh yang diberi nama gerakan HOSTUM ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB di depan Gedung DPR. Tidak hanya di ibu kota, demonstrasi serupa juga akan digelar di berbagai kota besar dan kawasan industri di seluruh Indonesia. Para buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah dan parlemen.

Aksi ratusan ribu buruh ini serempak di seluruh Indonesia dinamakan aksi damai penyampaian aspirasi untuk menyuarakan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal.

Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia. Isu utama yang diusung adalah:

1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK

3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, bersama para pimpinan serikat pekerja nasional.

Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh dari berbagai penjuru Indonesia akan serentak menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Pusat pergerakan massa di Jakarta akan berada di Gedung DPR, menjadi simbol penyampaian aspirasi langsung kepada pembuat kebijakan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang buruh menuntut hak-hak normatif mereka.

Selain di Jakarta, gelombang Demo Buruh 28 Agustus 2025 juga akan menyebar ke berbagai daerah. Kota-kota industri seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, dan Bandung akan menjadi titik fokus di Jawa Barat.

Sementara itu, di luar Jawa, aksi serupa direncanakan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Batam, hingga Jayapura, menunjukkan skala nasional dari gerakan ini.

Di wilayah-wilayah tersebut, massa buruh akan memusatkan aksinya di kantor Gubernur, Bupati, Walikota, serta kantor DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tuntutan mereka didengar oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal. Keserentakan aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap pemerintah.

Aksi nasional Demo Buruh 28 Agustus 2025 ini secara resmi dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kedua organisasi ini menjadi motor penggerak utama, didukung oleh berbagai serikat pekerja lainnya yang memiliki visi dan misi serupa.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh.

Diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari wilayah penyangga Jakarta seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang akan bergabung dalam aksi di ibu kota. Jumlah ini belum termasuk partisipasi buruh dari daerah lain yang menggelar aksi serentak. Konsolidasi massa yang besar ini menunjukkan tingkat urgensi dan keseriusan tuntutan yang diusung.

Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, (28/8/2025). Di Jakarta, massa akan dipusatkan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR.

Terkait hal ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, skenario rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama, jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum ya, diatur oleh undang-undang," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

Komarudin mengatakan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal. Namun jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan. Jadi sifatnya situasional," ujar dia.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada ruas jalan yang ditutup. Dia menekankan masih melihat dinamika di lapangan.

"Kalau memang massanya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan," ujar dia.

"Namun kalau jumlahnya besar sehingga memang mengharuskan terpakainya fasilitas jalan atau untuk keperluan jalan, maka kami akan lakukan pengalihan," sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Komarudin mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol. Pasalnya, kejadian sebelumnya sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara lain.

"Kami tentunya sangat menyayangkan ya kalau sampai massa aksi itu masuk jalan tol, apalagi sampai mengganggu aktivitas jalan ya, ini yg tentu sangat sangat disayangkan," ujar dia.

“Kalau sampai massa masuk tol, itu sangat disayangkan. Itu sudah ranah penegakan hukum,” tambah dia.