Melihat Anggaran Polri 2026, Segini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob di tengah demonstrasi pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, menjadi pemicu sorotan baru terhadap institusi kepolisian.

Ekonom Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menyoroti anggaran Polri yang terus naik. Dalam lima tahun terakhir, anggaran Polri naik signifikan, dari Rp 102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 145,6 triliun pada 2026.

"Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Polri meningkat dari Rp 102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 145,6 triliun untuk 2026," kata Achmad dikutip Liputan6.com dari keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Diketahui, anggaran 2026 diarahkan ke program profesionalisme SDM (Rp 1,2 triliun), penyelidikan (Rp 3,6 triliun), modernisasi alat utama dan sarana prasarana (Rp 52,7 triliun) serta dukungan manajemen yang mencapai Rp 73 triliun.

Bahkan, Polri masih mengajukan tambahan Rp 63,7 triliun untuk tahun depan. Meski demikian, besarnya belanja tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan publik.

"Selain itu, Polri meminta tambahan anggaran Rp 63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Publik mempertanyakan justifikasi tambahan itu karena porsi terbesar adalah belanja barang dan modal area yang rentan korupsi," ujarnya.

Menurut Achmad, permintaan naiknya anggaran 37 persen dari Rp 126,6 triliun menjadi Rp 173,4 triliun tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah. Dana besar seharusnya dialihkan ke pendidikan atau bantuan sosial.

"Sayangnya, transparansi penggunaan anggaran Polri minim. Program “dukungan manajemen” bernilai Rp 73 triliun tidak dijelaskan rinci. Pada saat yang sama, Polri memamerkan robot polisi seharga hampir Rp 3 miliar per unit dalam upacara HUT Bhayangkara Juli 2025 lalu," ujar dia.

Tragedi Affan dan Krisis Legitimasi

Insiden Affan memperdalam krisis legitimasi kepolisian di mata masyarakat. Publik melihat meski anggaran besar digelontorkan, praktik di lapangan masih diwarnai kekerasan, kurangnya komunikasi, dan minimnya perlindungan warga sipil.

Ia mengatakan, kekecewaan publik tercermin di media sosial dan berbagai aksi lanjutan, di mana massa meneriakkan tuntutan “keadilan untuk Affan” di depan markas Brimob. Sentimen ini memperkuat survei yang menunjukkan hampir separuh masyarakat menilai kinerja pemeliharaan ketertiban Polri negatif.

"Kematian Affan memicu kemarahan nasional bukan semata karena tragedi itu sendiri, tetapi karena ia menjadi simbol kegagalan berulang," ujarnya.

Achmad mengatakan berbagai pihak mendesak agar tragedi ini dijadikan momentum untuk audit menyeluruh terhadap anggaran Polri. Lembaga seperti BPK, KPK, hingga Kompolnas disebut harus dilibatkan dalam proses pengawasan agar penggunaan dana bisa lebih akuntabel.

Selain itu, anggaran yang selama ini terserap pada belanja modal perlu dialihkan untuk penguatan kapasitas manusia. Pelatihan humanis, kesejahteraan anggota, serta peningkatan kompetensi komunikasi massa dinilai lebih penting dibanding menambah kendaraan berat.

"Audit dan transparansi anggaran. Publikasikan secara rinci pos anggaran Polri, terutama program “dukungan manajemen” bernilai puluhan triliun. Namun proses ini sulit dilakukan. Harus juga libatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan partisipasi publik dalam proses evaluasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, program seperti makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan.

"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan," kata Sri Mulyani di Istana Negara ditulis Kamis (24/7/2025).

Menurut Sri Mulyani, program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kebijakan ini krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara.

"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya," ujarnya.