Pembangunan Giant Sea Wall Bakal Pakai Skema Pembiayaan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan pembiayaan untuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan memakai skema kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seperti dikutip dari Antara, Senin (25/8/2025).

"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar pria yang akrab disapa AHY itu saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

AHY menuturkan, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

AHY mengatakan, sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini untuk memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

Dalam peran sebagai dewan pengarah, Menko AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," ujar dia.

Selain proyek tanggul laut, AHY juga menekankan dukungan Kemenko Infrastruktur terhadap agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, perbaikan jalan daerah guna mempercepat distribusi logistik, serta kajian lebih lanjut terkait rencana pembangunan kereta cepat.

"Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut dan terkait dengan konektivitas juga demikian. Saya rasa masih perlu waktu," ujar AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura).

Pengangkatan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi, sesuai dengan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selain Didit, Kepala Negara juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran pers, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut dia, Giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

"Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih," jelas Teddy.