Purbaya Patahkan Kekhawatiran Pengamat, Defisit APBN Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Hingga akhir Semester I-2026, defisit tercatat sebesar Rp 196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 3 persen.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat memaparkan realisasi APBN Semester I-2026.

Menurutnya, angka defisit tersebut menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih sangat sehat, meski sebelumnya sempat muncul kekhawatiran dari sejumlah pengamat ketika realisasi defisit pada awal tahun mencapai kisaran 0,9 persen terhadap PDB.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” ujarnya dalam rapat bersama Banggar DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

“Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami memublikasikan tanggapan pertama, keluarnya itu 0,9 persen. Semua pengamat panik dan mereka bilang kalau dikali empat jadi 3,6 persen. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6 persen, lewat dari 3 persen. Kalau kita pakai cara berpikir yang sama sekarang, enam bulan ini 0,76 persen, berarti kalau setahun kan berapa? 1,52 persen. Harusnya begitu kalau mereka memakai metode yang sama,” lanjut Purbaya.

Dari sisi pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN hingga Semester I-2026. Nilai realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 21,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Penerimaan tersebut bersumber dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun atau 44,1 persen dari target APBN, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 271 triliun atau 59 persen dari target. Purbaya menyoroti pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 24,6 persen, berbalik arah (rebound) dari kontraksi sekitar 7 persen pada Semester I-2025.

Menurutnya, capaian positif ini mencerminkan hasil awal dari reformasi perpajakan yang menyeluruh, baik dari sisi organisasi, tata kelola sumber daya manusia, maupun penguatan sistem. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi, pengawasan kepatuhan pajak dan kepabeanan, serta perbaikan layanan kementerian, lembaga, dan badan layanan umum turut menjadi penopang utama kuatnya penerimaan negara.

Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN, meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.296,8 triliun atau 41,2 persen dari pagu, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 357,4 triliun atau 51,6 persen dari total alokasi.

Purbaya mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar penyaluran belanja dapat berlangsung lebih merata sepanjang tahun. Langkah ini penting dilakukan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengungkapkan adanya penyesuaian pagu anggaran untuk TKD. Alokasi TKD disepakati naik sebesar Rp 13,3 triliun, dari semula Rp 693 triliun menjadi Rp 706,3 triliun.

“Ada catatan sedikit, terdapat kenaikan pagu TKD sebesar Rp 13,3 triliun. Dari pagu awal APBN sebesar Rp 693 triliun, naik menjadi Rp 706,3 triliun. Ini termasuk tambahan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra, tambahan dana otonomi khusus Papua, dan dana tambahan infrastruktur khusus. Jadi, anggaran ke daerah kita naikkan dengan angka yang cukup signifikan,” pungkasnya.