Soal Stok BBM Kosong di SPBU Swasta, Bahlil: Silahkan Beli di Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespon soal adanya kekosongan pasokan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.

Bahlil menuturkan, pemerintah telah memberikan tambahan alokasi impor minyak kepada perusahaan swasta pada tahun ini. Besarannya naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Alokasinya cukup gede loh 100 persen kuota di 2024 plus 10 persen Jadi contoh kalau di 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta maka di 2025 dia mendapat 1.100.000 dan itu sudah kita lakukan,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025).

Namun demikian, ia menambahkan, bila ada perusahaan yang masih merasa kekurangan pasokan, maka mereka bisa membeli dari Pertamina. Bahlil menegaskan Pertamina masih memiliki ketersediaan stok BBM yang cukup.

“Kalau ada yang masih kurang ya silahkan beli juga di Pertamina. Pertamina juga barangnya ada. Karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita,” katanya.

Bahlil menekankan langkah ini tidak ada kaitannya dengan diskriminasi terhadap pihak swasta. Menurutnya, pemerintah harus tetap menjaga neraca ekspor-impor migas demi kepentingan nasional. 

Ia pun menegaskan stok BBM nasional masih tersedia dengan baik di Pertamina. Karena itu, perusahaan swasta yang kekurangan pasokan diminta memanfaatkan cadangan tersebut.

"Saya mengecek stok di Pertamina masih banyak. Saya harus menjaga neraca. Jadi salah satu indikator kita itu punya lifting dan produksi kita baik. Kalau mengurangi impor, bukan menambah impor,” tutur Bahlil.

Sebelumnya,  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menanggapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, seperti BP-AKR dan Shell.

Ia memastikan pemerintah sudah menambah alokasi impor sebesar 10 persen untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM di pasar.

"Yang dari sisi alokasi ini kan sudah ditambah 10%, jadi, dengan adanya penambah 10%, ya berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi," kata Yuliot dalam konferensi pers usai acara Peresmian fase Feed proyek LNG Abadi, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Namun, ia menegaskan, meski stok sempat kosong, pihaknya perlu memetakan lebih dulu penyebab kelangkaan yang terjadi.

"Jadi, kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi," ujarnya.

Yuliot juga menepis kabar bahwa izin impor BBM untuk badan usaha non-Pertamina mengalami perubahan durasi sehingga berdampak pada pasokan. Menurutnya, mekanisme izin impor tetap berjalan seperti biasa dengan skema tahunan.

"Alokasi tahunan (izin impornya)," ujarnya.

Senada dengan Yuliot, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan. Menurutnya, pasokan untuk SPBU non-Pertamina sudah ditambah hingga 10 persen.

Selain itu, bagi SPBU non-Pertamina bisa membeli BBM ke SPBU Pertamina terdekat jika masih mengalami kekurangan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan BBM di SPBU Swasta.

"Jadi, untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen, nah apabila masih kekurangan bisa belinya ke SPBU Pertamina terdekat," ujar Djoko.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Wamen ESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga mengonfirmasi penambahan pasokan sudah dilakukan.

"Pak Djoksis (Kepala SKK Migas) sudah jawab, sudah ada tambahan 10 persen. Terus kemudian apabila terjadi kekurangan, silahkan ambil dari Pertamina," ujar Tri.

Lebih lanjut, Tri tidak menampik adanya masalah administrasi yang turut memengaruhi distribusi. Ia mengakui, izin yang sebelumnya berlaku satu tahun kini dipangkas menjadi enam bulan.

"Ya, kira-kira itulah (durasi impor dipangkas). Selalu ada masalah kan ekspor impor," pungkas Tri.