Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 tidak menganggu kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika sosial yang terjadi.
Dia memastikan, distribusi dan produksi pangan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Nanti kita lihat, InsyaAllah kalau soal pangan lancar," kata Zulkifli Hasan usai rapat pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Pria yang akrab di sapa Zulhas ini menyampaikan menyebutkan pemerintah terus berupaya menjaga surplus pangan yang sudah tercapai pada tahun ini, sekitar tiga juta ton, agar cukup memenuhi kebutuhan hingga tahun depan.
"Surplus yang sekarang sudah tercapai pada tahun ini. Memang surplusnya tidak banyak, kira-kira 3 juta ton tahun ini. Jadi sampai tahun depan cukup," ujarnya.
Tiga Hal Penting dalam Rapat Koordinasi
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Zulhas menyampaikan tiga hal penting yang menjadi fokus pemerintah.
Pertama, percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait swasembada pangan, air, dan energi.
Hal Penting
Ia mengungkapkan Inpres dan Keppres baru diterimanya sepuluh hari lalu, sehingga saat ini sedang dilakukan perbaikan menyeluruh untuk memastikan program percepatan berjalan sesuai rencana. Langkah ini dinilai penting, mengingat adanya program makan bergizi gratis yang memerlukan pasokan pangan dalam jumlah besar.
"Kita ada program makan bergizi gratis. Makan bergizi itu kan 80 juta itu perlu. Oleh karena itu, perlu percepatan lahan-lahan yang baru, agar produksi kita baik itu pangan, dalam arti seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, kemudian daging, Hortikultura, dan lain-lain," ujarnya.
Percepatan Distribusi dan Koperasi Merah Putih
Hal kedua yang disampaikan Zulhas dalam rapat tersebut adalah percepatan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.
Ia menekankan, penyaluran tidak lagi berbentuk bazar, melainkan langsung masuk ke pasar-pasar tradisional di seluruh kota dan kabupaten. "Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar. Kalau bazaar lama nyerapnya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kota/kabupaten ada," ujarnya.
Selanjutnya, hal ketiga berkaitan dengan percepatan pengembangan koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Hingga kini, pemerintah menargetkan 10.000 personel koperasi sudah tercapai, namun masih ada kekurangan dari sisi ketersediaan gerai.
Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman Usai Demo Besar: Cukup Sampai Oktober
Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan, stok pangan di Jakarta cukup hingga akhir Oktober 2025. Dia menepis kabar yang menyebut pangan terancam.
Hal itu diungkap oleh Pramono usai mengadakan rapat dengan Forkopimda di Balaikota, Jakarta pada Senin (1/9/2025).
"Di Jakarta, pangan cukup bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi," kata Pramono.
Namun, kondisi pendidikan masih terkena imbas dari kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir. Data Dinas Pendidikan Jakarta menyebut 2.829 sekolah di Jakarta harus beralih ke pembelajaran daring.
Sementara itu, 2.439 sekolah tetap tatap muka, dan 346 sekolah lain menerapkan sistem hybrid. Kebijakan ini diambil agar proses belajar-mengajar tetap jalan meski situasi kota belum sepenuhnya pulih.
"Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu," ucap dia.
Dia menambahkan, penentuan durasi belajar daring maupun himbauan kerja dari rumah (WFH) akan menyesuaikan kondisi lapangan.
"Kalau 1-2 hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal ya apa, yang work from home itu kita cabut. Termasuk ada himbauan kepada swasta. Tapi ini kami serahkan sepenuhnya kepada swasta untuk mengambil kebijakan," ujar dia.