WTO Dukung Indonesia, Menko Airlangga Harap Uni Eropa Cabut Bea Masuk Biodiesel

Liputan6.com, Jakarta -  Panel World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia.

Pengajuan sengketa dilakukan sejak 2023 atas pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa atas biodiesel dari negara Asia Tenggara yang tidak sejalan dengan aturan WTO.

Dalam putusannya, Panel WTO merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

Uni Eropa merupakan pasar penting bagi produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia, di mana Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Keputusan Panel WTO tersebut menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi produk-produk unggulan nasional.

"Ini berita baik di mana Panel WTO mendukung Indonesia di dalam keputusan terkait dengan dikenakannya dumping duty biodiesel di Eropa. Sebagai konsekuensi dari keputusan Panel WTO tersebut, maka tentu Uni Eropa perlu untuk mencabut dumping yang diberikan. Nah kita Indonesia tinggal menunggu bagaimana Uni Eropa merespons terhadap keputusan Panel WTO tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan kepada awak media, Sabtu (23/8/2025).

Terkait dengan putusan tersebut, Menko Airlangga sebagai salah satu pihak yang terlibat secara langsung dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait keputusan WTO atas kebijakan Uni Eropa tersebut menyampaikan apresiasi dan akan berupaya mempersiapkan langkah-langkah implementasi yang diperlukan secara terukur.

Menko Airlangga juga menerangkan bahwa keputusan tersebut tentu menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus mengawal keputusan tersebut dengan pendekatan yang solutif, mengutamakan kolaborasi internasional, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional pada kancah perdagangan global.

Dalam forum Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung reformasi menyeluruh terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan dapat diandalkan.

Salah satu agenda utama dalam reformasi WTO yang didukung Indonesia adalah pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat.

Hal ini mencakup pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO yang saat ini mengalami stagnasi akibat belum adanya konsensus di antara negara anggota.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," ujar Mendag Budi dikutip dari ANTARA, Jumat (16/5/2025).

Sistem penyelesaian sengketa yang efektif dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap WTO sebagai pengatur utama perdagangan global.

Mendag menegaskan, Indonesia mendorong agar sistem ini segera difungsikan kembali demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota.

Dalam forum tersebut, Mendag Budi juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menilai tindakan proteksionis tersebut dapat mengganggu stabilitas perdagangan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menegaskan tidak akan menempuh langkah pembalasan (retaliasi). Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," tegas Budi.