Donald Trump Beli Obligasi Rp 879,90 Miliar Sepanjang Maret 2026

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membeli obligasi atau surat utang sekitar USD 51 juta atau Rp 879,90 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.250) pada Maret 2026. Hal itu berdasarkan pembelian yang mencakup beberapa sektor.

Mengutip Yahoo Finance, Minggu (26/4/2026), Donald Trump melakukan 175 transaksi keuangan bulan lalu, menurut formulir yang dirilis the U.S Office of Government Ethics atau Kantor Etika Pemerintah AS. Formulis itu tidak mencantumkan nilai pasti untuk setiap penjualan atau pembelian, hanya kisaran nilai untuk masing-masing transaksi.

Sebagian besar aset yang diungkapkan adalah obligasi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh negara bagian, kabupaten, distrik sekolah, dan entitas lain yang terkait dengan lembaga pemerintah atau kemitraan publik-swasta.

26 transaksi terbesarnya, dalam kisaran USD 1 juta atau Rp 17,25 miliar hingga USD 5 juta atau Rp 86,26 miliar, sebagian besar adalah obligasi pemerintah daerah atau obligasi pemerintah AS, meskipun dua transaksi yang tercantum adalah pembelian penawaran korporasi dari Weyerhaeuser dan General Motors. Ia juga berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa (exchange traded fund/adedETF) yang melacak indeks obligasi dengan imbal hasil tinggi.

Presiden membeli obligasi korporasi di berbagai sektor seperti energi, teknologi, perawatan kesehatan, dan jasa keuangan, dengan penerbit termasuk Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, dan bank-bank Wall Street seperti Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan Chase, serta Boeing.

Nilai maksimum gabungan pembelian obligasi Trump di semua kelas aset adalah sekitar USD 161 juta atau Rp 2,7 triliun.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menjadi presiden aktif pertama yang tanda tangannya tercantum pada uang kertas dolar AS.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa tanda tangan Trump akan muncul bersama Menteri Keuangan Scott Bessent, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Bessent, kebijakan ini menjadi bagian dari peringatan 250 tahun Amerika Serikat.

"Tidak ada cara yang lebih kuat untuk mengakui pencapaian bersejarah negara kita dan Presiden Donald J Trump selain melalui uang dolar AS yang memuat namanya," ujar Bessent dikutip dari BBC, Jumat (27/3/2026).

Selama ini, uang kertas dolar AS secara tradisional hanya memuat tanda tangan pejabat Kementerian Keuangan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengaitkan nama Trump dengan berbagai program pemerintah dan bangunan publik.

Uang pecahan USD 100 pertama yang memuat tanda tangan Trump dan Bessent dijadwalkan mulai dicetak pada Juni mendatang, dengan pecahan lainnya menyusul.

Saat ini, uang yang masih beredar memuat tanda tangan Menteri Keuangan era Joe Biden, yakni Janet Yellen, serta Bendahara AS Lynn Malerba.

Sejak tahun 1861, uang kertas AS selalu memuat tanda tangan Bendahara AS. Namun, tradisi panjang ini akan berakhir jika rencana pemerintahan Trump direalisasikan sepenuhnya.

Menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, Bessent menegaskan bahwa pencetakan uang dengan nama Trump merupakan cara simbolis untuk menghargai sejarah negara tersebut.

Sementara itu, Bendahara AS saat ini, Brandon Beach, menyatakan bahwa mata uang AS akan tetap menjadi simbol kemakmuran dan kekuatan bangsa.

Namun, kebijakan ini juga menuai kritik. Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, yang dikenal sebagai pengkritik Trump, menyindir kebijakan tersebut.

"Sekarang warga Amerika akan tahu siapa yang harus disalahkan saat mereka membayar lebih mahal untuk bahan makanan, bahan bakar, sewa, dan layanan kesehatan," tulisnya di media sosial.

Sebelumnya, pemerintah AS juga telah menyetujui pembuatan koin emas 24 karat bergambar Trump sebagai bagian dari peringatan 250 tahun Amerika.

Pada masa jabatan pertamanya, nama Trump juga pernah muncul pada cek bantuan yang dikirim kepada jutaan warga AS selama pandemi COVID-19.

Langkah terbaru ini semakin memperkuat upaya pemerintah dalam mengaitkan identitas presiden dengan simbol-simbol resmi negara.