Ekonomi Biru Jadi Mesin Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menegaskan, ruang laut Indonesia menyimpan potensi besar yang bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, mulai dari perikanan, energi, hingga jasa lingkungan esensial.

Potensi tersebut, kata Kartika, dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk penyediaan pangan dan perlindungan ekosistem, tetapi juga sebagai lokus strategis bagi pembangunan sektor-sektor baru. 

"Memang ternyata ruang laut ini ke depan bisa menjadi salah satu lokus strategis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini yang harus kita seimbangkan,” kata Kartika dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut pada Ekosistem Karbon biru, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Ia menambahkan, tantangan global seperti perubahan iklim, polusi laut, dan overfishing menuntut pengelolaan ruang laut yang lebih bijak. Tanpa tata kelola yang baik, potensi ekonomi biru justru bisa berubah menjadi ancaman keberlanjutan.

Oleh karena itu, perencanaan ruang laut kini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin memastikan laut tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga dijaga agar tetap berkelanjutan.

"Namun, pada sisi yang lain laut kita juga menghadapi ancaman serius apabila tidak dikendalikan secara optimal, khususnya dari kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran limbah dan sampah plastik, serta penangkapan ikan berlebih dan dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Lima Pilar Ekonomi Biru

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, KKP telah menyiapkan lima program prioritas yang menjadi fondasi ekonomi biru. 

Pertama, perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045. Kedua, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga stok ikan tetap lestari.

Ketiga, pengembangan budidaya laut berkelanjutan, termasuk di pesisir utara Jawa yang kini sedang dipersiapkan sebagai kawasan percontohan. Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil agar terhindar dari kerusakan lingkungan. 

"Kelima, adalah pembersihan sampah plastik di laut. Jadi saat ini KKP akan mendorong program pantai bersih-pantai sehat,” ujarnya.

Kata Kartika, Indonesia tak hanya menyiapkan strategi ekonomi biru di dalam negeri, tetapi juga menyuarakan komitmen tersebut di forum internasional. 

Dalam Our Ocean Conference 2025 di Busan, Korea Selatan, serta UN Ocean Conference di Nice, Prancis, pemerintah menegaskan peran Indonesia sebagai negara maritim besar dengan kontribusi nyata pada mitigasi perubahan iklim global.

Salah satu langkah strategis adalah pengembangan 17 lokasi indikatif kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) cadangan karbon biru. Lokasi ini dirancang untuk memulihkan ekosistem pesisir, khususnya mangrove dan lamun, yang berperan penting dalam menyerap karbon.

“Saat ini telah dirumuskan 17 lokasi indikatif rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu padangan karbon biru yang mana ini akan mempresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak ada program khusus 100 hari kerja di kementeriannya.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai langkah awal kementerian dalam melaksanakan program-program prioritas. 

Menurut Sakti, semua kebijakan dan rencana kerja telah dipersiapkan selama empat tahun sebelumnya, sehingga fokus kementerian saat ini adalah langsung menjalankan program-program yang sudah dirancang.

"Kita tidak ada program 100 hari, karena dalam empat tahun terakhir, saya sudah menyiapkan semua rencana. Rodanya sudah jelas, sekarang tinggal dijalankan,” ujar Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (22/10/2024).

Salah satu fokus utama KKP adalah implementasi kebijakan ekonomi biru yang mencakup lima prioritas strategis. Ia menyoroti pentingnya revitalisasi tambak-tambak yang sudah tidak produktif selama 35 tahun terakhir. 

Proyek revitalisasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Trenggono juga menyebutkan sudah mempunyai model proyek revitalisasi tambak yang sukses dan akan diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kita sudah memiliki modelnya di Karawang, dengan hasil yang sangat memuaskan. Jika model ini diterapkan di tambak-tambak yang telah lama tidak produktif, kita bisa menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan memberikan harapan baru bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kolaborasi antara Menteri dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan juga berjalan dengan baik. Keduanya telah terbiasa bekerja sama sejak di Kementerian Pertahanan, sehingga koordinasi dan pembagian tugas berjalan efisien. 

Trenggono juga menjelaskan, keduanya saling memperkuat dalam melaksanakan program-program strategis KKP, termasuk dalam implementasi kebijakan ekonomi biru.

Dengan tidak adanya target khusus dalam 100 hari kerja, Menteri KKP menegaskan bahwa kementeriannya lebih fokus pada hasil jangka panjang dan keberlanjutan program-program yang sudah disiapkan dengan matang.