Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan 17 lokasi indikatif kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) yang akan menjadi pusat cadangan karbon biru.
“Saat ini telah dirumuskan 17 lokasi indikatif rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu padangan karbon biru yang mana ini akan mempresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut pada Ekosistem Karbon biru, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Kartika menyampaikan bahwa lokasi-lokasi tersebut diproyeksikan sebagai episentrum pemulihan ekosistem pesisir yang rusak akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim.
Selain itu, ada rencana juga akan dikembangkan lagi kawasan strategis nasional tertentu untuk cadangan karbon biru di pesisir utara Jawa Tengah.
“Kami sampaikan dan Jawa Timur sebetulnya yang akan menjadi prioritas pemulihan ekosistem pesisir, khususnya ekosistem karbon biru,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan ruang laut berbasis cadangan karbon biru sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Kartika menekankan, pemetaan 17 lokasi strategis ini akan masuk dalam legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2025 yang mengintegrasikan ruang darat dan laut secara menyeluruh.
Pengembangan Cadangan Karbon Biru di daerah lain
Selain kawasan pesisir Jawa, cadangan karbon biru juga akan dikembangkan di berbagai kawasan strategis nasional lain, termasuk kota-kota pesisir besar seperti Jabodetabek, Gerbangkertasusila, dan kawasan aglomerasi di Jawa Tengah.
“KSNT potensi cadangan karbon biru juga akan masuk ke dalam kawasan-kawasan lain, seperti kawasan strategis nasional lingkungan kemudian kawasan strategis nasional ekonomi contohnya kota-kota pesisir agglomerasi kota-kota pesisir seperti Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, Dungsepur, Jawa Tengah itu tentu juga akan mengakomodir karbon birunya untuk pengembangan di wilayah pesisir dan lautnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, KKP juga menyiapkan rencana mendorong kawasan situs warisan dunia di Bangka Belitung untuk menjadi “carbon free island” yang diharapkan menjadi contoh global pengelolaan pesisir berkelanjutan.
Pilar Ekonomi Biru dan Komitmen Global
Lebih lanjut, Kartika menyampaikan pengembangan cadangan karbon biru menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi biru Indonesia. Pemerintah menargetkan kontribusi ekosistem pesisir, seperti mangrove dan lamun, dapat memperkuat perdagangan karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ekosistem lamun, misalnya, memiliki kemampuan menyerap karbon hingga 82 ribu ton CO2 per kilometer persegi. Potensi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berkiprah dalam pasar karbon global, baik di skema sukarela (voluntary carbon market) maupun pasar kepatuhan (compliance market).
“Ekosistem lamun memiliki potensi tinggi untuk perdagangan karbon atau karbon trading yang saat ini sedang marak di pasar perubahan baik melalui pasar sukarela atau voluntary carbon market pasar kepatuhan atau compliance market dan skema nilai tambah seperti karbon offset maupun public private partnership,” pungkasnya.