Menakar Urgensi Dana Rp 200 Triliun yang Disebar Menkeu Purbaya ke 6 Bank

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menyuntikkan dana Rp 200 triliun kepada 6 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Nasional (BSN).

"Besok (hari ini) sudah masuk, ke enam bank," kata Purbaya.

Dari penempatan dana tersebut, Menkeu Purbaya mengaku belum menghitung lebih lanjut dampak ekonomi daripadanya.

"Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama, taruh segitu dulu. Kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi," ujarnya.

Purbaya mengatakan, Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik negara di Bank Indonesia (BI) saat ini berjumlah Rp 440 triliun. Hampir separuhnya kemudian diputarkan kepada 6 bank Himbara tersebut.

"Daripada nongkrong aja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Kan uang kita tambah terus kan, ada pajak segala macam, masuk lagi ke sistem," ungkap dia.

Ia lantas membebaskan pemakaian Rp 200 triliun kepada setiap bank. Dengan catatan, kucuran dana segar tersebut tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Suka-suka bank. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem," kata Purbaya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan dengan tata kelola serupa program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sebelumnya, pemerintah sudah menempatkan Rp 16 triliun pada bank-bank Himbara untuk pembiayaan koperasi desa, yang akan dilanjutkan pada 2026 menjadi Rp 83 triliun.

“Intinya, kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga bisa disalurkan dalam bentuk kredit produktif. Tapi, tentu tidak boleh dipakai untuk membeli SBN karena itu kontraproduktif,” ujar Febrio dikutip dari Antara, Kamis (11/9/2025).

Menurut Febrio, dana Rp 200 triliun itu bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia. Aturan teknis penempatan dana sedang dipersiapkan agar sesuai tata kelola dan tujuan awal kebijakan.

Kemenkeu juga masih mengkaji bank penerima dana, baik dari kelompok Himbara maupun perbankan swasta, termasuk besaran penempatan pada masing-masing bank.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Saya hanya bisa menyampaikan, itu angin segar bagi perekonomian yang akan pasti banyak memberikan nilai positif bagi manufaktur Indonesia," kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Inspektorat Jenderal Kemenperin, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Seperti diketahui, Purbaya akan mengambil dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk diguyur ke sejumlah bank BUMN. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan mulai besok, Jumat (12/9/2025), dana sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.

"Besok sudah masuk, ke enam bank," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi rencana Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia dan menyalurkannya ke perbankan. Perseroan menilai langkah tersebut dapat menjadi stimulus yang mendorong pergerakan pasar dan industri perbankan.

“Jadi tentu stimulus yang diberikan oleh pemerintah menurut kami sepanjang itu akan memberikan dorongan kepada market bergerak lebih cepat. Kami sebagai bagian dari industri tentu akan merasa hal tersebut positif,” ujar EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, dalam konferensi pers Pubex Live 2025, Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan sebagai pelaku industri perbankan, BCA menyambut baik kebijakan yang diyakini dapat memperkuat aktivitas pasar. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang dinilai melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga membuat sistem keuangan menjadi “kering”. “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tambahnya.