Menkeu Purbaya Bakal Datangi Instansi yang Lambat Belanja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memberikan pendampingan kepada kementerian/lembaga yang realisasi belanjanya masih terhambat.

Realisasi belanja negara pada semester I 2025 baru mencapai sekitar Rp 1.407,1 triliun, atau 38,8 persen dari total pagu anggaran yang ada.

Menkeu Purbaya menduga, belanja negara menjadi seret lantaran beberapa instansi baru saja terbentuk atau mengalami perubahan struktur. Sehingga terkesan masih kagok untuk merealisasikan anggarannya. 

"Ini ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya enggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin," kata Purbaya di Jakarta, dikutip Jumat (12/9/2025).

Bila proses pendampingan belum berhasil, kementerian/lembaga yang masih lambat mengeluarkan uang belanjanya bakal ia hampiri. Sembari membawa rekam media untuk diberikan penjelasan terkait alasannya.

"Terus kalau enggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin, dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat," ungkapnya. 

Pada kesempatan sama, Menkeu Purbaya turut mengutarakan optimismenya terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini. 

Usai mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di kuartal II 2025, Menkeu Purbaya meyakini laju ekonomi setidaknya bisa mendekati target 5,2 persen. "Bisa mendekati itu," kata dia.

Menurut dia, masih terbuka ruang agar ekonomi bisa terus bertumbuh di sisa empat bulan 2025 ini. Jika itu terjadi, maka pertumbuhan ke depan bakal semakin terakselerasi.

"Seandainya triwulan ke-4 nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah, dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi," ungkap dia. 

Salah satu dorongannya yakni penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun kepada 6 bank milik negara (Himbara). Dengan tujuan untuk mendongkrak likuditas di pasar keuangan.

"Kita memastikan sektor swasta jalan, nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampaknya," ujar Purbaya.

Adapun 6 bank Himbara yang mengantongi penyaluran dana Rp 200 triliun, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Nasional (BSN).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, termasuk dari kalangan pengamat yang kerap lantang, seperti Rocky Gerung. Dengan nada bercanda, ia mengaku tidak keberatan bila kebijakannya dikritik habis-habisan.

Purbaya menuturkan, dalam beberapa hari terakhir dirinya memang masih menyesuaikan ritme kerja sebagai Menkeu. Karena sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Sebetulnya saya gak terlalu siap, karena kesana-kesini dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ini gak tau, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini gak apa-apa kalau gak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti," kata Purbaya dalam acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Namun, ia menegaskan, ketidaksempurnaan dalam memulai jabatan tidak menjadi masalah. Justru, hal tersebut membuka ruang bagi pihak-pihak di luar pemerintahan untuk memberikan masukan, termasuk kritik keras.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyoroti perjalanan panjang ekonomi Indonesia yang sempat melaju pesat sebelum krisis 1998.

Menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kala itu bisa berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk tumbuh lebih cepat.

"Kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 1998 mungkin rata-ratanya di atas 6,5 persen sampai 6,7 persen," ujarnya.