Menkeu Purbaya Tarik Dana Pemerintah Rp 200 Triliun dari BI, Ini Kata Bank BCA

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi rencana Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia dan menyalurkannya ke perbankan. Perseroan menilai langkah tersebut dapat menjadi stimulus yang mendorong pergerakan pasar dan industri perbankan.

“Jadi tentu stimulus yang diberikan oleh pemerintah menurut kami sepanjang itu akan memberikan dorongan kepada market bergerak lebih cepat. Kami sebagai bagian dari industri tentu akan merasa hal tersebut positif,” ujar EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, dalam konferensi pers Pubex Live 2025, Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan sebagai pelaku industri perbankan, BCA menyambut baik kebijakan yang diyakini dapat memperkuat aktivitas pasar. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang dinilai melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga membuat sistem keuangan menjadi “kering”. “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tambahnya.

Dana tersebut, kata Purbaya, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) sekaligus mencari imbal hasil lebih tinggi.

“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya menegaskan akan mempercepat belanja pemerintah agar perputaran ekonomi semakin cepat. Ia berjanji meninjau langsung penyaluran anggaran di kementerian/lembaga, bahkan turun tangan jika ada program yang realisasinya tersendat.

Dengan strategi itu, ia optimistis mesin moneter dan fiskal bisa berjalan optimal secara bersamaan. Jika terbukti berhasil, kebijakan ini akan terus dijalankan sembari berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan dengan tata kelola serupa program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sebelumnya, pemerintah sudah menempatkan Rp 16 triliun pada bank-bank Himbara untuk pembiayaan koperasi desa, yang akan dilanjutkan pada 2026 menjadi Rp 83 triliun.

“Intinya, kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga bisa disalurkan dalam bentuk kredit produktif. Tapi, tentu tidak boleh dipakai untuk membeli SBN karena itu kontraproduktif,” ujar Febrio dikutip dari Antara, Kamis (11/9/2025).

Menurut Febrio, dana Rp 200 triliun itu bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia. Aturan teknis penempatan dana sedang dipersiapkan agar sesuai tata kelola dan tujuan awal kebijakan.

Kemenkeu juga masih mengkaji bank penerima dana, baik dari kelompok Himbara maupun perbankan swasta, termasuk besaran penempatan pada masing-masing bank.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan mulai besok, Jumat (12/9), dana sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.

"Besok sudah masuk, ke enam bank," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menkeu Purbaya mengatakan, penempatan dana tersebut akan masuk ke enam bank. Meski begitu, Purbaya tidak merinci bank mana saja yang masuk daftar penerima.

Ia hanya menyebut akan digelontorkan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang akan menerima kucuran dana fantastis tersebut.

"Himbara semua," imbuhnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait regulasi, Purbaya menegaskan proses penempatan dana tidak memerlukan aturan baru.

“Nggak (perlu Peraturan Menteri Keuangan), bisa (langsung). Kalau PMK pun saya yang tanda tangan,” katanya.