Ongkos Pasang PLTS Atap ke Indonesia Timur Bengkak 50 Kali Lipat, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Eniya Listiani Dewi menceritakan anggaran pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di Indonesia timur bisa membengkak hingga 50 kali lipat. 

Eniya mengisahkan proses pemasangan PLTS atap di Sulawesi Utara dan Maluku pada satu sekolah menengah pertama (SMP). Dengan biaya modal Rp 20 juta, total ongkos yang harus dikeluarkan bisa melambung hingga Rp 500 juta. 

"Terus terang ya, saya memasang PLTS yang digunakan di sekolah SMP, di Sulawesi Utara dan Maluku. Membawa PLTS yang nilainya cuma Rp 20 juta, tetapi sampai di sana saya perlu anggaran Rp 500 juta. Ternyata deliver ke sananya yang problem," ungkapnya dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Selain faktor logistik, Eniya menyebut pemasangan dan pengelolaan PLTS atap di wilayah terpencil masih berhadapan dengan minimnya tenaga ahli di bidang tersebut. 

"Kita itu dihadapkan bukan sama teknologi yang begini-begini, tetapi real condition negara kita. Satu, yang masang itu enggak ada. Terus ini transport, problem lagi sustainibility," kata dia. 

Oleh karenanya, ia turut mengajak pihak Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan swasta untuk ikut bergerak memasang dan mengelola energi baru terbarukan di wilayah-wilayah terluar. 

"Jadi bapak/ibu, ayo kita harus bergerak ke remote-remote area, Indonesia Timur sekalipun untuk mendidik. Jadi ditarik utamanya itu adalah SDM," pinta dia. 

Ajak Keterlibatan Swasta 

Lewat keterlibatan swasta, Eniya menilai ongkos pengadaan PLTS atap di timur Indonesia pun akan lebih terjangkau. 

"Bagaimana kalau ada IPP-IPP yang sudah stok dulu PLTS di sana. Nanti dengan kargo yang gede, bareng-bareng, nanti bisa lebih murah nih. Sehingga pengadaan kita bisa di sana," ucapnya. 

"Bukan dibawa dari Jakarta, selalu dibawa dari Jawa. Problem cuma begitu," dia menekankan. 

Adapun pengembangan PLTS atap di Indonesia terbilang masih jauh dari target. Sebagai contoh di 2024, dengan kuota sistem PLTS atap ditetapkan sebesar 901 MW. Namun, realisasinya pada tahun lalu hanya sekitar 187 MW.

Secara target, jumlah kuota terus meningkat setiap tahun. Seperti pada 2025 yang ditetapkan 1.004 MW. Lalu 2026 sebesar 1.065 MW, naik jadi 1.183 MW di 2027, dan menjadi 1.593 MW pada 2028.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan bilateral dengan perusahaan produsen Solar Photo Voltaik (PV), Trina Solar di sela-sela lawatannya ke China.

Bahlil mengutarakan, pertemuan dengan perusahaan ini akan memperluas kerja sama dalam pengembangan rantai pasok dan ekosistem energi surya dalam negeri, sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi. Ini sebagai langkah awal realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

"Kita tahu potensi energi surya Indonesia mencapai ribuan gigawatt. Maka perlu dilakukan penjajakan kerja sama dengan perusahaan produsen Solar PV agar potensi energi surya yang besar ini dapat dioptimalkan untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi," ujar Bahlil di China, Kamis (14/8/2025).

Indonesia menyimpan potensi energi solar hingga 3.294 Gigawatt Peak (GWp), namun hingga Desember 2024 lalu, baru dimanfaatkan sekitar 912 Megawatt (MW).

Dari potensi besar ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi di tingkat regional dan global. "Maka dari itu, diperlukan optimalisasi dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal," imbuh Bahlil.

Salah satu fokus pembicaraan adalah penguatan kerja sama dengan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), yaitu perusahaan patungan antara Trina Solar dan mitra lokal yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah.