Pemerintah Gelar Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate S1-D3, Beri Gaji UMP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah menerbitkan sejumlah program yang disebut Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025, termasuk di dalamnya program magang dengan diberi upah setara upah minimum provinsi (UMP).

Airlangga memaparkan, program magang untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru (fresh graduate).

"(Lulusan baru) itu nanti di-link-and-match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (15/9/2025).

Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) per orang Rp 3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.

"Anggarannya Rp198 miliar," sambung Airlangga.

Prabowo Luncurkan 8 Paket Ekonomi Baru

Sebelumya, pemerintah resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi baru yang berisi sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, paket ini terdiri atas delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program andalan yang difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja.

"Rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden (Prabowo) tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dari delapan program akselerasi yang disiapkan, pemerintah memulai dengan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal satu tahun kelulusan.

Sebanyak 20 ribu penerima manfaat akan mendapat kesempatan magang di industri dengan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 198 miliar untuk program ini.

"Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar," ujarnya.

Selain itu, pemerintah memperluas insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah bagi sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya mencapai 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 120 miliar.

"Kemudian bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November, nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun," ujarnya.

Airlangga juga menyebut adanya subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, supir, kurir, dan buruh logistik. Skema ini akan melindungi lebih dari 731 ribu pekerja dengan anggaran Rp 36 miliar.

Sementara itu, manfaat layanan tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan juga dipermudah lewat penurunan bunga pinjaman dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen.

Program akselerasi lain mencakup percepatan deregulasi tata ruang, integrasi OSS, penyediaan dana RDTR, hingga pilot project gig economy di sejumlah kota besar.

Empat Program Lanjutan di 2026

Pertama, Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM. Tahun depan, alokasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar.

Kedua, Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026).

"Jadi, ada kepastian sampai tahun depan PPH sektor ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta," ujarnya.

Ketiga, PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya
(APBN 2026). Keempat, Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).

Program Andalan Penyerapan Tenaga Kerja

Selain itu, Pemerintah menaruh perhatian khusus pada penyerapan tenaga kerja melalui lima program unggulan. Pertama, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan dapat menyerap hingga 1 juta tenaga kerja pada akhir 2025.

Kedua, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 100 desa pada tahun ini yang mampu menyerap 8.645 pekerja. Program ini ditargetkan berkembang menjadi 4.000 titik dengan penciptaan 200 ribu lapangan kerja.

Ketiga, revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare yang diproyeksikan membuka 168 ribu lapangan kerja. Keempat, modernisasi kapal nelayan hingga 1.000 unit dengan beragam kapasitas, yang ditaksir menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

Terakhir, program perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektare lahan oleh Kementerian Pertanian. Komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala, dengan potensi membuka 1,6 juta lapangan kerja baru.