Produksi Beras Indonesia Diprediksi Tembus 13,95 Juta Ton, Wamentan Bongkar Faktor Utamanya!

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan produksi beras nasional hingga April 2024 diprediksi melambung hungga 13,95 juta ton. Distribusi pupuk subsidi menjadi salah satu faktor utamanya.

Jumlah tersebut didapat Sudaryono dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Januari-April 2025. Peningkatan jumlah produksi beras itu merupakan dampak dari perluasan lahan panen yang diperkirakan mencapai 4,56 juta hektare (ha).

Selain bertambahnya luasan lahan panen, distribusi pupuk juga menjadi perhatian Sudaryono. Pemerintah sudah menerapkan sistem distribusi baru sejak awal 2025 ini, termasuk memangkas sejumlah regulasi.

“Apa yang sudah kita lakukan (pemangkasan regulasi) mendorong tingginya penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Hingga saat ini petani sudah menebus sekitar dua juta ton pupuk bersubsidi. Inilah yang mendorong produktivitas beras kita tertinggi,” kata Sudaryono dalam International Fertilizer Producers Event, di Bali, mengutip keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Dia menerangkan pada periode yang sama tahun lalu, produksi beras nasional tercatat sebesar 11,07 juta ton. Artinya ada kenaikan 25,99 persen pada proyeksi produksi kali ini. Lahan panen juga mengalami peningkatan 27,69 persen dari periode Januari-April 2024 lalu dengan 3,47 juta ha.

Melihat data tersebut, Sudaryono bilang produksi beras itu masih surplus. Mengingat konsumsi beras nasional Januari-April 2025 ini diprediksi sebanyak 10,37 juta ton. Artinya, masih ada sisa sekitar 3,6 juta ton.

Soal distribusi pupuk subsidi, sebelumnya ada lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga. Belum lagi perlunya persetujuan berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota sebelum pupuk bersubsidi disalurkan.

"Itu kenapa ketika petani membutuhkan pupuk bersubsidi, pupuknya tidak ada. Pupuk bersubsidi baru datang ketika petani sudah panen. Presiden menginstruksikan untuk menyederhanakan sistem yang rumit, termasuk regulasi,” ujarnya.

Akhirnya, seluruhnya dipangkas sehingga cukul melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Skema ini resmi berlaku sejak 1 Januari 2025. “Hasilnya sangat positif, distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat, dan produksi pangan nasional mencatat rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan alokasi pupuk subsidi mejadi 9,55 juta ton dinilai bisa menjamin kebutuhan petani. Menurutnya, ini jadi penopang agar produksi beras nasional bisa meningkat. “Pupuk ini penting. Karena populasi kita besar, maka kebutuhan pangan juga besar. Supaya kita mendapatkan pangan yang besar, panen kita juga harus besar," katanya.

"Kalau mau panen yang besar, menanamnya juga harus besar. Jika menanamnya besar maka jumlah pupuknya juga harus besar. Sehingga kebutuhan pupuk kita besar,” tandas Wamentan Sudaryono.