Purbaya Sebar Rp 200 Triliun, Menperin: Angin Segar Buat Perekonomian

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengguyur Rp 200 triliun ke perbankan nasional. Langkah ini diyakini mampu memberikan dampak positif pada perekonomian dan industri manufaktur.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Saya hanya bisa menyampaikan, itu angin segar bagi perekonomian yang akan pasti banyak memberikan nilai positif bagi manufaktur Indonesia," kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Inspektorat Jenderal Kemenperin, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Seperti diketahui, Purbaya akan mengambil dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk diguyur ke sejumlah bank BUMN. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan mulai besok, Jumat (12/9/2025), dana sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.

"Besok sudah masuk, ke enam bank," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menkeu Purbaya mengatakan, penempatan dana tersebut akan masuk ke enam bank. Meski begitu, Purbaya tidak merinci bank mana saja yang masuk daftar penerima. Ia hanya menyebut akan digelontorkan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Himbara semua," imbuhnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait regulasi, Purbaya menegaskan proses penempatan dana tidak memerlukan aturan baru. "Enggak (perlu Peraturan Menteri Keuangan), bisa (langsung). Kalau PMK pun saya yang tanda tangan," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang dinilai melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah, sehingga membuat sistem keuangan menjadi "kering". "Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi enggak apa-apa, tapi ini kan enggak," tambahnya.

Dana tersebut, kata Purbaya, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) sekaligus mencari imbal hasil lebih tinggi.

"Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi 'senjata' ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi," jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya menegaskan akan mempercepat belanja pemerintah agar perputaran ekonomi semakin cepat. Ia berjanji meninjau langsung penyaluran anggaran di kementerian/lembaga, bahkan turun tangan jika ada program yang realisasinya tersendat. Dengan strategi itu, ia optimistis mesin moneter dan fiskal bisa berjalan optimal secara bersamaan. Jika terbukti berhasil, kebijakan ini akan terus dijalankan sembari berkoordinasi dengan Bank Indonesia.