Sistem Keuangan Indonesia Kering, Purbaya Mau Ambil Dana Rp 200 Triliun dari BI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang dinilai melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga membuat sistem keuangan menjadi “kering”. “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tambahnya.

Dana tersebut, kata Purbaya, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) sekaligus mencari imbal hasil lebih tinggi.

“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya menegaskan akan mempercepat belanja pemerintah agar perputaran ekonomi semakin cepat. Ia berjanji meninjau langsung penyaluran anggaran di kementerian/lembaga, bahkan turun tangan jika ada program yang realisasinya tersendat.

Dengan strategi itu, ia optimistis mesin moneter dan fiskal bisa berjalan optimal secara bersamaan. Jika terbukti berhasil, kebijakan ini akan terus dijalankan sembari berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa rupiah tetap stabil meski perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, ditambah surplus neraca perdagangan, memberikan bantalan penting bagi nilai tukar.

"Di tengah gejolak global, kinerja instrumen keuangan terus membaik dan kepercayaan investor juga terus pulih. Hal ini terefleksi pada tekanan pada rupiah yang mereda dan kinerja SBN dengan yield yang terus turun. Surplus neraca perdagangan menopang kinerja rupiah," kata Purbaya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Purbaya menyampaikan, sejak Januari hingga Agustus 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus hingga USD 29 miliar, tumbuh 52,6% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kinerja ekspor yang solid, terutama dari produk industri pengolahan seperti CPO dan besi baja, turut memperkuat cadangan devisa.

Kebijakan konversi devisa hasil ekspor (DHE) ke rupiah juga membantu meredakan tekanan pada nilai tukar. Langkah ini memastikan likuiditas valuta asing terjaga, sekaligus menambah kepercayaan terhadap stabilitas rupiah.

"Di samping neraca perdagangan yang konsisten surplus, konversi valas ke rupiah oleh eksportir dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor atau DHE SDA turut mendukung meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah," jelasnya.

Purbaya menilai kondisi ini menunjukkan mesin ekonomi domestik tetap berjalan aktif, sehingga tidak hanya menopang nilai rupiah, tetapi juga mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan.

Selain dari perdagangan, stabilitas rupiah juga didukung masuknya modal asing. Data per 4 September 2025 mencatat aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 77,02 triliun.

"Aliran masuk modal asing ke pasar SBN yang mencapai Rp 77,02 triliun per 4 September 2025 menjadi faktor positif tambahan bagi rupiah," ujarnya.

Menurut Purbaya, perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent.