Sri Mulyani Prediksi Defisit Sentuh 2,78% dari PDB

Liputan6.com, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu disampaikan Menkeu kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sebagai perkembangan aktual seputar pembahasan APBN 2024 dan 2025 yang sebelumnya berlangsung di DPR.

"Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/7/2025).

Sri Mulyani menuturkan, pembahasan mencakup dua agenda utama, yaitu RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR, serta evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan APBN 2025.

Dalam proses ini, Kementerian Keuangan tetap berupaya memastikan laporan keuangan pemerintah pusat dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sri Mulyani menyatakan meskipun terdapat tekanan fiskal, pemerintah akan tetap melanjutkan tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi audit, serta menjaga kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan kredibel.

Sebelumnya diberitakan, capaian kinerja keuangan negara pada 2024 menunjukkan tren positif dan terkendali, sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa.

Defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30 persen dari PDB, masih dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan. Sementara itu, rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 12,70 persen, melampaui target 12,27 persen, dan realisasi pendapatan negara juga melampaui target.

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan pengawasan penerimaan negara pun berada di atas target, sejalan dengan pengelolaan fiskal yang semakin akuntabel dan berdampak di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat Paripurna Penyerahan KEM-PPKF 2026 di Gedung DPR, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,2%-5,8%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

"Kami memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2%-5,8%, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi, dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Penyerahan KEM-PPKF 2026 di Jakarta, disiarkan pada Selasa (20/5/2025).

"Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 USD," paparnya.

Dalam asumsi makro ekonomi 2026, Sri Mulyani menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai level 6,6%-7,2%.

Selanjutnya, level inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5%-3,5%, dengan harga minyak mentah Indonesia/Indonesia Crude Oil Price (ICP) diperkirakan menembus USD 60-USD 80/barel.

Sementara itu, lifting minyak mentah dan lifting gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 953 ribu - 1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).

Untuk sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan menyusut antara 4,44%-4,96%, serta rasio gini 0,377-0,380.

Selain itu, Sri Mulyani juga menargetkan penghapusan tingkat kemiskinan ekstrem hingga ke level 0%, dan menurunkan tingkat kemiskinan ke level 6,5%-7,5%. Terakhir, indeks modal manusia diperkirakan akan berada di level 0,57.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa KEM-PPKF 2026 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2026. Dia pun mengakui penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental, serta drastis dan dramatis.

"Dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini, globalisasi dan semangat kerjasama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara di semua segi," kata Sri Mulyani.

melapor kepada Presiden terkait finalisasi nota keuangan dan RAPBN yang akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus 2025