Top 3: Saling Balas Tarif Impor Trump dan China

Liputan6.com, Jakarta - Perang dagang semakin memanas. Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dengan China terus berbalas menaikkan tarif impor untuk masing-masing negara.

Semula, tarif yang ditarik masih di bawah 50%, tetapi hanya dalam beberapa hari tarif impor AS ke China dan sebaliknya China ke AS menjadi di atas 100% dan bahkan mencapai 145%.

Lengkapnya, berikut ini berita terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (12/4/2025):

1. Gedung Putih: Tarif Impor dari China Jadi 145 Persen

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menargetkan tarif tinggi terhadap barang impor dari China yang mulai berlaku Kamis, 10 April 2025. Seiring hal itu, Gedung Putih mengklarifikasi kalau tarif kumulatif kepada China sebenarnya akan mencapai 145 persen.

Sebelumnya, Gedung Putih menunjukkan perintah penundaan penerapan tarif resiprokal selama 90 hari. Namun, Donald Trump menggandakan menaikkan tarif baru impor China menjadi 125 persen. Selain itu, tambahan tarif 20 persen dari awal tahun atas dugaan peran China dalam rantai pasokan Fentanyl, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, ditulis Jumat (11/4/2025).

Hal itu mendorong tarif yang telah dikenakan Trump pada barang China pada 2025 menjadi 145 persen, terdiri dari tarif baru 125 persen untuk barang, di luar dari tarif 20 persen yang dipungut sebagai respons terhadap krisis fentanyl.

Simak berita selengkapnya di sini

China kembali membalas tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan menaikkan tarif impor atas barang-barang AS menjadi 125% dari 84%. Hal ini diungkap oleh Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

“Bahkan jika AS terus mengenakan tarif yang lebih tinggi, itu tidak akan lagi masuk akal secara ekonomi dan akan menjadi lelucon dalam sejarah ekonomi dunia,” tulis Komisi Tarif Bea Cukai China, dikutip dari CNBC, Jumat (11/4/2025).

“Jika AS terus mengenakan tarif atas barang-barang China yang diekspor ke AS, China akan mengabaikannya,” katanya.

Simak berita selengkapnya di sini

Presiden Prabowo Subianto baru saja menyatakan agar aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diubah menjadi lebih fleksibel. Namun, hal ini dipandang perlu dikaji ulang.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman menilai bagi industri elektronik seharusnya aturan TKDN itu diperkuat. Dia khawatir pelonggaran aturan TKDN di komoditas tertentu akan memancing sektor lain.

"Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran," kata Daniel.

Simak berita selengkapnya di sini