Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membidik peluang penyaluran rumah subsidi ke asisten rumah tangga (ART). ART dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mendapatkan prioritas.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam mengejar segmen pekerjaan non-formal seperti ART ini perlu perhatian khusus. Maka dari itu, sosialisasi terus digencarkan berkaitan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Kemudian juga kita perlu bicara dengan perbankan-nya, bank penyalur, adakah skema-skema inovasi yang bisa digunakan untuk menjaring peminatan asisten rumah tangga atau ART ini. Kalau itu sudah ketemu, baru kemudian kita akan upayakan," kata Heru di Jakarta, dikutip Rabu (21/5/2025).
Sebagai bagian dari upayanya, Heru telah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring konsumen dari ART. Nantinya, ART yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diprioritaskan mendapat layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
"Karena ART-ART yang mengiur BPJS TK itu yang menjadi sasaran utama kami untuk nanti kita prioritaskan penawaran KPR FLPP. Karena kalau mereka istilahnya untuk iuran BPJS TK maupun BBJS Kesehatan yang lancar, ya itu akan menjadi keyakinan bagi perbankan untuk elektabilitasnya," tuturnya.
Selanjutnya, kemampuan ART untuk membayar cicilan KPR rumah subsidi juga akan dihitung oleh perbankan. "Kemudian akan dicek juga nanti perbankan terkait dengan kemampuan ngangsurnya dan sebagainya," terangnya.
Banyak Belum Tahu
Heru menyampaikan, ada kemungkinan kelompok ART ini sudah mampu untuk membayar cicilan KPR, namun diakuinya masih banyak yang belum mengetahui skemanya. Maka, BP Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan menggencarkan sosialisasi.
"Selama ini bisa jadi mereka mampu, tapi karena mereka belum tahu. Itu yang menjadi problem, makanya kita gencarkan sosialisasi," ucapnya.
"Kita sudah kolaborasi dengan BPJS TK untuk sosialisasi dan terus upaya menjadikan pembinaan untuk segmen ART ini," sambung dia.
Target Mulai Juli 2025
Melihat perkembangan saat ini, Heru memprediksi kalau skema KPR FLPP buat ART bisa meluncur pada Juli 2025 mendatang.
"Ya mungkin ya mudah-mudahan di Juli sudah bisa kita upayakan untuk segmen ART ini bisa launching. Itu sesuai harapan Pak Menteri," katanya.
Heru menegaskan, perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan memiliki skema-skema yang bisa memudahkan ART. "Perbankan saya kira punya fleksibilitas juga untuk skema-skema pembiayaan yang memungkinkan affordability dari para pekerja informal seperti ART ini," tandasnya.
Rumah Subsidi Buat Prajurit TNI
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) meminta data jumlah anggota TNI AD yang membutuhkan rumah. Sehingga Kementerian PKP bisa mengalokasikan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membuat perencanaan.
"Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Ara dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).