Jangan Simpan 4 Pecahan Rupiah Ini Terlalu Lama, Simak Alasannya!

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) secara resmi telah memutuskan untuk mencabut dan menarik beberapa jenis uang Rupiah tertentu dari sirkulasi. Bagi warga yang masih memiliki pecahan uang tersebut, BI memberikan kesempatan untuk melakukan penukaran sebelum tanggal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan informasi yang dikutip dari situs resmi BI pada Senin (7/4/2025), terdapat empat jenis pecahan uang yang telah dicabut oleh BI.

Meskipun pencabutan ini telah diumumkan sejak 1992, masyarakat tetap diberikan waktu yang cukup panjang hingga 30 April 2025 untuk menukarkan uang tersebut di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI).

Daftar Uang Rupiah yang Ditarik dan Batas Waktu Penukarannya:

1. Pecahan Rp 10.000 Tahun Emisi 1979

* Ditarik sejak: 1 Mei 1992

* Batas penukaran: 30 April 2025 di KPBI

2. Pecahan Rp5.000 Tahun Emisi 1980

* Ditarik sejak: 1 Mei 1992

* Batas penukaran: 30 April 2025 di KPBI

3. Pecahan Rp1.000 Tahun Emisi 1980

* Ditarik sejak: 1 Mei 1992

* Batas penukaran: 30 April 2025 di KPBI

4. Pecahan Rp500 Tahun Emisi 1982

* Ditarik sejak: 1 Mei 1992

* Batas penukaran: 30 April 2025 di KPBI

Di samping itu, bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang dalam keadaan rusak, lusuh, atau cacat, BI telah menetapkan ketentuan khusus yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019.

Ketentuan Penukaran Uang Rusak:

* Apabila fisik uang Rupiah logam masih lebih dari setengah ukuran aslinya dan tanda-tanda keasliannya masih dapat dikenali, maka akan diganti dengan nilai nominal yang setara.

* Namun, jika ukuran uang logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, maka tidak akan ada penggantian yang diberikan.

Masyarakat yang masih menyimpan pecahan uang yang telah dicabut tersebut diharapkan untuk segera melakukan penukaran sebelum batas waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Menurut informasi yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia, likuiditas dalam perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan pada Februari 2025. M2 pada bulan tersebut tercatat mencapai Rp9.239,9 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,7% (yoy), yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 5,5% (yoy) yang tercatat pada Januari 2025.

Faktor yang mendorong perkembangan ini adalah pertumbuhan uang beredar sempit (M1) yang mencapai 7,4% (yoy) dan uang kuasi yang tumbuh sebesar 1,8% (yoy). Selain itu, perkembangan M2 pada Februari 2025 juga dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada bulan tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,0% (yoy), yang relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Aktiva luar negeri bersih juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu 4,1% (yoy), yang lebih tinggi daripada pertumbuhan 2,4% (yoy) pada Januari 2025. Di sisi lain, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) mengalami kontraksi sebesar 5,7% (yoy), setelah sebelumnya terkontraksi 14,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, Uang Primer (M0) adjusted pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp1.882,7 triliun, dengan pertumbuhan 13,0% (yoy), yang relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan 13,2% (yoy) pada Januari 2025.

Jika dilihat dari komponen M0 adjusted, pertumbuhan Uang Kartal tercatat sebesar 9,8% (yoy), sedangkan Giro Bank Umum di Bank Indonesia adjusted tumbuh sebesar 5,1% (yoy). Dengan demikian, data ini menunjukkan adanya dinamika yang menarik dalam likuiditas perekonomian Indonesia pada awal tahun 2025.

Baru-baru ini, Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur State Bank of Vietnam, Nguyen Thi Hong, yang mulai berlaku efektif pada 7 Maret 2025 dan akan berlangsung selama lima tahun ke depan.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam, To Lam, pada 10 Maret 2025. Hal ini juga menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. "Nota Kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam kerangka kerja sama kedua bank sentral yang lebih terstruktur dan strategis di area utama tugas bank sentral, yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial dan stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan setelmen, serta inovasi digital," kata Perry di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Kerja sama ini akan diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain dialog kebijakan terkait isu-isu strategis, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, serta kolaborasi dalam studi atau penelitian bersama. Selain itu, pengembangan kapasitas dan pertukaran data atau informasi juga menjadi bagian dari implementasi MoU ini. Perry menambahkan bahwa kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV, yang telah terjalin sebelumnya, serta mencerminkan kemitraan yang semakin solid di masa depan.

Gubernur Perry menyoroti bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua bank sentral, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, Gubernur Nguyen Thi Hong juga mengungkapkan bahwa MoU ini merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kerjasama keuangan antara Indonesia dan Vietnam, yang menegaskan pentingnya peran strategis kedua lembaga dalam menjaga ketahanan keuangan dan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) telah berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, memperkuat ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara kedua negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang.