Mau Naikkan Gaji Hakim, Prabowo Minta Sri Mulyani Hitung Anggaran

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto kembali bicara mengenai rencana kenaikan gaji hakim. Hal ini untuk menghindari hakim bisa disuap dan jadi bagian dalam pusaran korupsi.

Dia mengatakan, telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hasi untuk menghitung kebutuhan anggarannya.

"Jadi langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg," kata Prabowo menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti, di Hambalang, Bogor, dikutip Senin (7/4/2025).

"Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji secara signifikan semua hakim," sambungnya.

Kepala Negara ini menyampaikan, dana APBN Indonesia ternyata mampu untuk memberikan tambahan gaji hakim. Pada hitungan awalnya, dibutuhan dana sekitar Rp 12 triliun untun menaikkan gaji hakim di Indonesia.

"Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun, tidak sampai Rp 20 triliun," ungkapnya.

Prabowo menyinggung penghematan biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara. Dana itu bisa langsung digunakan untuk menaikkan gaji hakim.

"Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, dan signifikan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap korupsi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan. Menanggapi pertanyaan publik terkait janji-janji kampanyenya, Prabowo secara terbuka mengungkapkan kegeramannya terhadap para pelaku korupsi yang dinilai telah merampas kekayaan negara secara sistematis dan terselubung.

"Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Saya juga geram masalah korupsi ini. Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, dan terjadi ini kasarnya adalah perampokan. Harus dikatakan perampokan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal," ungkap Presiden Prabowo, Senin (7/4/2025).

Menurut Prabowo, praktik korupsi di Indonesia tidak jarang dilakukan dengan cara yang sangat licik, memanfaatkan celah hukum untuk melindungi tindakan melanggar etika dan moral. Salah satu modus yang ia soroti adalah pelaksanaan lelang atau tender proyek yang hanya formalitas, dengan pemenang yang telah ditentukan sebelumnya. Ia bahkan mencontohkan bagaimana tender diumumkan secara terbatas, diumumkan secara mendadak, atau disusun agar hanya satu pihak tertentu yang memenuhi syarat.

"Kadang-kadang tender itu diem-diem tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa, jam 10, tutup. Sudah jam 2, sudah tutup. Yang masuk 3 penawaran, semua related. Orang yang sama. Ini praktik sudah terjadi. Ini kan dari segi hukum tidak salah," kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi besar. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum, seperti Jaksa Agung, juga sering dibuat frustrasi karena meskipun telah menang di pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi, tetap saja putusan Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali (PK) bisa menggugurkan semua upaya tersebut.

"Kita sudah tangkep, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Biar naik banding kita menang, Mahkamah Agung PK kita dikalahkan. Jadi ini masalahnya," jelas Prabowo.

Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan rencana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai salah satu cara menutup peluang terjadinya suap dan intervensi dalam proses peradilan. Ia menyebut bahwa dirinya telah meminta Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk menghitung kebutuhan anggaran guna menaikkan gaji hakim secara signifikan.

“Saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Tidak sampai Rp 23 triliun. Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji hakim seluruh Indonesia. Dan signifikan," ungkapnya.

Meskipun menyadari potensi kecemburuan sosial dari aparatur negara lainnya, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah prioritas untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Selain gaji, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan rumah dinas yang layak bagi para hakim.

“Nanti saya dimarahin juga. Kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk hakim harus punya rumah dinas yang layak," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung fenomena 'jalan-jalan' napi korupsi dari dalam penjara yang terjadi karena kekuatan uang. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa salah satu alternatif hukuman adalah dengan menempatkan para koruptor di pulau terpencil yang jauh dari akses keluar masuk.

“Kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Dia sedang kita cari tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat," ucapnya.