PNS Kementerian Diminta Pakai Transportasi Umum, Kapasitas Cukup?

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengusulkan pegawai kementerian/lembaga ikut diwajibkan menggunakan transportasi umum di waktu tertentu seperti aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta. Lantas, bagaimana mengenai kapasitas angkutannya?

Djoko mengatakan, kewajiban ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum patut diaprediasi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Soal kapasitas angkutannya, menurutnya bukan sebuah persoalan, apalagi jika kebijakan serupa bisa diperluas ke pegawai kementerian/lembaga.

"Coba kementerian kita ada berapa puluh itu, dan ASN-nya berapa? Mungkin 10 kali lipat dari ASN DKI, belum lagi BUMN-nya kan? Nah, kenapa itu nggak sekalian?," kata Djoko kepada Liputan6.com, Minggu (1/6/2025).

Kapasitas Perlu Ditambah

Menurutnya, kapasitas angkutan yang dikhawatirkan tak sanggup menampung, bisa dengan mudah ditambah. Misalnya dengan tambahan frekuensi angkutannya.

Terutama jika akses angkutan dari kota penyangga DKI Jakarta sudah semakin banyak seperti penambahan rute TransJabodetabek. Soal kapasitas, bisa diatasi dengan penambahan armada sehingga waktu tunggunya pun lebih singkat.

"Yang penting sekarang jalur sudah dibuka. Bisnya sudah ada setiap 15 menit atau 10 menit ya. Nanti dilihat perkembangan seandainya itu nanti makin banyak (penumpangnya), ya tinggal tambah bisnya kalau jalurnya sudah ada kan. Sehingga bisnya katakanlah setiap 5 menit lewat. Kenapa tidak bisa?," terangnya.

Sebelumnya, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno meminta pemerintah daerah di kawasan Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor perlu membuat angkutan pengumpan (feeder) ke rute TransJabodetabek baru. Tujuannya, memudahkan akses masyarakat dan pekerja Ibu Kota terhadap transportasi umum massal.

Dia mengaitkannya dengan rencana pembukaan 6 rute baru TransJabodetabek dalam beberapa waktu kedepan. Ada 3 rute yang akan lebih dahulu diluncurkan.

"Dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, disitu dimungkinkan ada subsidi transportasi yang langsung menuju Jakarta. Nah, itu sudah berjalan ini, 3 koridor dari Rencana 6, tahun ini 3. 3 itu kan dari Alam Sutera-Blok M, Vida Bekasi- Cawang, Nah, ke depan itu ada dari Sawangan ke Lebak Bulus," tutur Djoko saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (30/5/2025).

Dia mengatakan, TransJabodetabek ini bisa menjadi tulang punggung akses transportasi umum ke tengah Ibu Kota. Sisanya, tinggal bergantung ke komitmen daerah seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor untuk menyiapkan akses ke rute-rute tadi.

"Itu yang saya melihat, komitmen Tangsel sudah ada, 'kami akan buat feeder-nya' istilahnya ke perumahan itu, yang lainnya belum," ucapnya.

Dia menyoroti banyaknya perumahan di kawasan Bekasi, misalnya yang perlu angkutan pengumpan. "Bagaimana dengan Bekasi, itu banyak perumahannya. Saya sudah dapat datanya itu. Itu mestinya tugasnya pemerintah kabupaten atau kota Bodetabek," terangnya.

Djoko menegaskan, angkutan pengumpan itu perlu disediakan untuk memudahkan akses tadi. Jika rute TransJabodetabek sudah terbangun, ditambah feeder, maka bisa diimbangi dengan sosialisasi penggunaan transportasi umumnya.

Utamanya, akses itu dibangun ke pusat-pusat perumahan di kawasan penyangga DKI Jakarta.

"Jadi diupayakan semua perumahan Bodetabek itu ada feeder angkutan umum. Nah, (kalau) itu sudah ada, tinggal tadi busnya, dikuatin," tandasnya.